Tanamonews.com, Padang | DPRD kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2026, Sabtu, 27 Juni 2026 di Ruang Sidang DPRD Kota Padang.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD kota Padang Mastilizal Aye dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Unsur Forkopimda dan Anggota DPRD serta Pimpinan OPD.
Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi, dilanjutkan Penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2026 oleh Wali Kota Fadly Amran bersama Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Wako Fadly Amran menyampaikan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026 telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan. Proses tersebut diawali dengan penyampaian dokumen kepada DPRD pada 15 Juni 2026, dilanjutkan dengan rapat kerja komisi bersama perangkat daerah serta pembahasan antara badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, yaitu penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026.” Ujar Fadly. Fadly Amran memaparkan gambaran umum postur APBD Kota Padang pada tahap kesepakatan tersebut. Setelah melalui pembahasan bersama antara perangkat daerah, komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, dan TAPD, total APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp3,21 triliun, meningkat sekitar 18,8 persen dibandingkan APBD awal yang sebesar Rp2,7 triliun.
“Anggaran ini akan kita gunakan untuk mencapai-capai terget tahun ini, seperti penyelenggaraan Porprov, penanganan bencana hidrometerologi yang terjadi 2025 lalu, Perayaan Hari jadi Kota Padang, dan mewudkan cita-cita Kota Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia dibawah pengakuan Unesco. Selain itu anggaran ini juga digunakan untuk mewujudkan visi misi kejayaan Kota Padang.” Ucapnya. Fadly Amran melanjutkan bahwa dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati, beserta laporan akhir Badan Anggaran dan pandangan akhir fraksi, akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Kota Padang akan melaksanakan desk pembahasan RKA bersama seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan perubahan APBD TA 2026. Rancangan tersebut dijadwalkan akan disampaikan kepada DPRD Kota Padang pada 3 Juli 2026 untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya” Ujar Fadly. Dalam laporannya, Komisi I secara konsisten mendorong optimalisasi program prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh OPD mitra kerja. Penguatan pengawasan dan penegakan integritas keuangan menjadi perhatian, di mana Inspektorat mendapat alokasi tambahan anggaran untuk pengawasan spesifik dan saber pungli.
Namun, realisasi anggaran ini tetap dibintangi sampai adanya penjelasan teknis dan urgensi yang jelas. Demikian pula, Satpol PP diminta menunda pelaksanaan program Dubalang hingga ada kejelasan regulasi yang mendasari program tersebut. Rekomendasi lain menyasar pada efisiensi pengelolaan hibah dan pendataan ormas oleh Badan Kesbangpol, serta efisiensi biaya perjalanan dan pendampingan dalam kegiatan DPRD. Di tingkat kecamatan, penambahan anggaran diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelaksanaan MTQ dan kegiatan operasional lainnya.
“Anggaran Rp5,8 miliar untuk program Dubalang dipending hingga ada kejelasan regulasi atau payung hukum yang sah,” ujar Jubir Komisi I. Sedangkan Komisi II menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir seluruh OPD penghasil PAD, seperti Bapenda, BPKAD, Dinas Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan, direkomendasikan untuk mengganti sistem manual ke digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Bapenda dan BPKAD diminta menyusun langkah-langkah konkret untuk menambah pendapatan melalui intensifikasi pajak, pembentukan satgas, audit independen, serta evaluasi potensi aset strategis. Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Pertanian diarahkan menggali potensi PAD dari pasar dan rumah potong hewan. Untuk mendorong kontribusi dunia usaha, Komisi II meminta BUMD dan perusahaan besar mengoptimalkan pendistribusian CSR sesuai regulasi serta berkontribusi langsung terhadap PAD Kota Padang.
Komisi III menekankan pentingnya efisiensi dan kewaspadaan terhadap risiko SILPA, terutama karena penambahan anggaran dilakukan menjelang akhir tahun. Hal ini sangat relevan untuk OPD teknis seperti Dinas PUPR, Perkim, dan Perhubungan yang memiliki proyek bernilai besar. Penyerapan anggaran harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan gagal bayar. Usulan penambahan Rp2,5 Miliar untuk ATCS dan CCTV di Dinas Perhubungan disepakati sebagai upaya mendukung capaian PAD dan pelayanan publik.
Sementara itu, pengurangan alokasi pada Dinas Lingkungan Hidup dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan serapan anggaran dan menghindari pemborosan. Komisi IV mengapresiasi capaian kinerja beberapa OPD, seperti RSUD yang telah melampaui target pendapatan, serta Dinas Damkar dan BPBD atas capaian tata kelola yang tertib tanpa temuan. Namun demikian, tata kelola keuangan dan pengadaan barang harus terus diperbaiki, terutama menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Dinas Kesehatan dan Bagian Kesra diingatkan untuk memperbaiki pengelolaan aset KDP dan dana hibah secara maksimal. Selain itu, perencanaan di Dispora dan Dikbud perlu disinkronkan sejak awal agar pelaksanaan program tepat sasaran. (Adv)
0 Komentar