Tanamonews.com, Dharmasraya — Di balik deru mesin truk-truk pengangkut sampah yang saban hari membersihkan sudut-sudut Kabupaten Dharmasraya, sebuah tabir hitam perlahan mulai tersingkap. Senin (27/7/2026), atmosfer di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendadak tegang. Korps Adhyaksa dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya resmi menggelar operasi penggeledahan.
Bukan tanpa alasan jaksa turun tangan. Ada aroma tidak sedap yang tercium melampaui tumpukan sampah: dugaan manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional persampahan.
Anatomi Kasus: Jejak Anggaran dan Angka Kerugian
Skandal yang kini menggelinding panas di Kejari Dharmasraya ini bukanlah isu yang mendadak muncul. Kasus ini merupakan hulu dari hilir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Jika dibedah, potret dugaan kebocoran uang negara ini terbagi dalam dua klaster garis waktu:
- Tahun Anggaran 2024: Penyidik telah mengantongi indikasi awal potensi kerugian negara yang cukup fantastis untuk ukuran operasional daerah, yakni mencapai Rp408 juta.
- Tahun Anggaran 2023: Tabungan masalah dari tahun sebelumnya ini tidak dilupakan. Saat ini, posisinya sedang dalam proses pendalaman intensif oleh tim penyidik kejaksaan.
Sikap Pemkab: Kooperatif Tanpa Perlawanan
Merespons kegaduhan di tubuh DLH, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memilih mengambil posisi elegan. Tidak ada upaya defensif atau saling lempar tanggung jawab. Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya, Medison, langsung memasang badan secara birokrasi—bukan untuk melindungi oknum, melainkan untuk membuka pintu transparansi selebar-lebarnya.
"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Pemkab berkomitmen bersikap kooperatif dengan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan aparat," tegas Medison. Langkah ini menegaskan tiga sikap dasar bentukan Pemkab Dharmasraya dalam menghadapi badai hukum ini:
- Dukungan Penuh: Menjadikan momentum ini sebagai pembersihan internal demi tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), transparan, dan akuntabel.
- Kepatuhan Hukum: Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga ada pembuktian resmi di meja hijau.
- Evaluasi Total: Mengetuk palu peringatan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat pengawasan internal dan administrasi keuangan agar "kebocoran" serupa tidak menjadi tren yang berulang.
Ancaman Kelumpuhan Layanan? Sekda Beri Garansi
Satu pertanyaan besar yang membayangi benak warga Dharmasraya pasca-penggeledahan adalah: Apakah kota akan terkepung sampah karena dinasnya sedang diperiksa?. Medison bergerak cepat memotong kekhawatiran publik tersebut.
Ia memberikan garansi mutlak bahwa urusan perut bumi Dharmasraya terkait kebersihan tidak boleh mandek hanya karena urusan hukum oknum pejabatnya. "Pelayanan persampahan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Kami telah instruksikan Kepala DLH beserta jajaran agar tetap fokus. Armada tetap beroperasi sesuai jadwal. Jangan sampai proses hukum mengganggu pelayanan publik," cetus Sekda dengan nada lugas.
Kini, bola panas berada di tangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Sembari proses hukum merayap menuju kepastian, Pemkab Dharmasraya meminta masyarakat untuk tetap tenang, mempercayakan kasus ini pada profesionalitas penyidik, dan tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi liar yang tak terverifikasi. Penulis : Dimetri Robby
0 Komentar