Tanamonews.com – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) agar terhindar dari segala bentuk risiko hukum.
Komitmen besar Bupati ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Perkuatan Hukum dan Tata Kelola PBJ Pemerintah yang digelar di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Kamis (6/8/2026).
Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, S.Sos., M.Si., yang membuka acara secara resmi, Bupati Annisa menyampaikan pesan kuat kepada seluruh jajaran aparatur daerah. Bupati menegaskan bahwa sektor pengadaan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan pilar strategis pembangunan.
"Pesan dari Ibu Bupati sangat jelas: beliau menuntut integritas total, profesionalisme, dan kepatuhan mutlak terhadap regulasi dari setiap aparatur yang terlibat. Kita harus memiliki frekuensi pemahaman yang sama agar seluruh tahapan akuntabel dan bersih dari persoalan hukum," ujar Medison menyampaikan arahan Bupati.
Instruksi Bupati: Perkuat Sinergi dan Kapasitas SDMD
Dalam menyukseskan visi Bupati Annisa untuk mewujudkan good governance, Sekda Medison yang juga bertindak sebagai narasumber menjabarkan langkah taktis yang harus diambil OPD. Seluruh elemen mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diinstruksikan untuk:
- Meningkatkan Kapasitas SDM: Memastikan setiap personel PBJ memiliki sertifikasi dan keahlian yang mumpuni.
- Memperketat Pengendalian Internal: Menutup celah potensi penyimpangan sejak dini.
- Membangun Sinergi Solid: Menghilangkan ego sektoral antar-kelembagaan.
Gandeng Kejaksaan dan Pemprov Sumbar
Demi mengamankan kebijakan dan program kerja Bupati dari jeratan hukum, Pemkab Dharmasraya menggandeng otoritas hukum tertinggi di daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, S.H., M.H., dihadirkan langsung untuk memberikan materi mitigasi risiko hukum.
Langkah preventif ini diambil agar aparatur mampu memetakan dan menghindari potensi delik hukum di setiap tahapan proyek. Selain itu, optimalisasi peran pejabat pengadaan juga dikupas tuntas oleh Kepala Biro PBJ Provinsi Sumatera Barat, Cherry, S.T., M.M., guna memastikan efisiensi anggaran daerah berjalan selaras dengan regulasi makro nasional.
Melalui instruksi dan pengawalan ketat dari Bupati Annisa Suci Ramadhani, Pemkab Dharmasraya optimistis ekosistem pengadaan yang bersih ini tidak hanya akan mengamankan aparatur dari masalah hukum, tetapi juga mengakselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Dharmasraya. Penulis : Dimetri Robby
0 Komentar