Tanamonews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meminta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir dan longsor 2025, mengingat ancaman bencana hidrometeorologi masih membayangi sejumlah wilayah.
Dari total kerugian dan kerusakan yang mencapai Rp33,4 triliun, pemerintah daerah telah mengusulkan Rp21,4 triliun melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), dengan Rp17,9 triliun di antaranya telah disetujui untuk penanganan infrastruktur. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal tersebut saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penanganan pascabencana sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPR RI. Mahyeldi mengatakan, anggaran infrastruktur Rp17,9 triliun tersebut direncanakan dilaksanakan secara multiyears selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028.
Sejumlah pekerjaan pada 2026 telah mulai berjalan, namun pemerintah daerah masih menghadapi kekhawatiran karena hujan dengan intensitas tinggi dapat kembali memicu banjir. “Pekerjaan-pekerjaan pada 2026 ini sudah mulai, tetapi kita masih ada kebimbangan masyarakat karena curah hujan tinggi kembali menimbulkan banjir,” kata Mahyeldi. Menurutnya, sedimentasi sungai yang belum seluruhnya tertangani menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diatasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, seperti yang baru-baru ini melanda Kota Padang dan sebelumnya terjadi di kawasan Maninjau.
“Ketika curah hujan tinggi kembali seperti pengalaman di Padang, maka banjir bisa terulang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, karena sedimentasi di sungai-sungai masih banyak yang belum tertangani,” ujarnya. Mahyeldi menegaskan, percepatan rehab-rekon membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing. Ia berharap seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai R3P yang telah disusun bersama BNPB sehingga penanganan tidak hanya menyelesaikan kerusakan, tetapi juga mengurangi risiko bencana berulang.
“Secara prinsip kami sampaikan kepada Satgas, ada tiga simpul yang harus digerakkan. Pertama kementerian dan lembaga, kedua provinsi dengan kewenangannya, dan ketiga kabupaten/kota,” tegasnya. Mahyeldi mengakui pelaksanaan di lapangan sejauh ini lebih banyak bergerak melalui kementerian dan lembaga beserta balai-balai teknis yang berada di daerah. Karena itu, ia berharap koordinasi dan pengawasan terus diperkuat agar seluruh program berjalan sesuai kebutuhan dan rencana penanganan yang telah ditetapkan. “Kehadiran Komisi VIII mudah-mudahan memberikan penguatan kepada kami dan sekaligus mempercepat rehab-rekon di Sumatera Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Komisi VIII ingin memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pascabencana di Sumbar untuk menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat. “Yang kita inginkan adalah kondisi riil di lapangan. Jangan sungkan-sungkan, sesuai yang ada di lapangan laporkan kepada kami. Nanti apa yang didapatkan di sini akan kita suarakan di pusat,” kata Ansory.
Ia juga menyoroti pelaksanaan anggaran Rp17,9 triliun yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun. Menurutnya, percepatan perlu dipertimbangkan agar proses pembangunan tidak terlalu lama dan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih tidak kembali mengalami kerusakan akibat bencana berikutnya. Pemerintah Provinsi Sumbar berharap pengawasan bersama pemerintah pusat dan DPR RI dapat mempercepat pelaksanaan rehab-rekon, sehingga masyarakat terdampak dapat segera memperoleh kembali infrastruktur yang aman, layanan dasar yang memadai, serta kepastian untuk memulihkan kehidupan dan aktivitas ekonominya. (adpsb)
0 Komentar