Tanamonews.com, Dharmasraya — Langkah taktis diambil oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memproteksi roda birokrasi dari celah tindak pidana korupsi. Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, secara resmi menyepakati perjanjian bersama guna memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, hingga sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Berdasarkan data yang dihimpun dari siaran resmi Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya, komitmen strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diformalisasikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan optimal di lapangan, delegasi pejabat teras Pemkab Dharmasraya hadir langsung di lokasi acara. Utusan daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya, Medison, didampingi perwakilan Ketua DPRD Dharmasraya, Fadli Aulia, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Agenda tingkat tinggi ini disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan nasional, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus; Ketua KPK, Setyo Budiyanto; perwakilan BPKP, Setya Nugraha; serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di bawah arahan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Manifestasi Visi Hukum Kelas Dunia
Langkah preventif yang ditempuh Bupati Annisa ini dinilai sangat selaras dengan latar belakang akademis dan profesionalnya. Sebagai bupati perempuan pertama dalam sejarah Sumatera Barat yang mengantongi gelar Master of Laws (LL.M) dari Columbia Law School, New York, serta rekam jejak panjang sebagai pengacara korporat di firma hukum internasional, Annisa menanamkan standar kepatuhan regulasi (compliance) yang tinggi di internal pemerintahan.
Melalui komitmen tertulis tersebut, kepakaran hukum yang dimilikinya ditransformasikan menjadi panduan kebijakan tertulis agar postur APBD Dharmasraya dikelola secara akuntabel, transparan, dan minim risiko hukum.
Komitmen Nyata: Korupsi Harus Dimigrasi dari Hulu ke Hilir
Dalam keterangan resmi yang dirilis pasca-agenda tersebut, Bupati Annisa Suci Ramadhani menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Dharmasraya agar mitigasi korupsi melekat erat pada setiap tahapan birokrasi, mulai dari hulu perencanaan program hingga hilir eksekusi anggaran.
“Bagi kami di Dharmasraya, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus berdiri di atas fondasi yang terbuka, akuntabel, dan berlandaskan integritas. Komitmen ini harus membumi dan mewarnai ritme kerja sehari-hari seluruh OPD, bukan berhenti sebagai simbolisasi penandatanganan semata,” tegas Annisa dalam pernyataan resminya.
Ia menambahkan, perbaikan sistem birokrasi dan penajaman pengawasan ini mutlak diperlukan demi memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar dikonversi menjadi kemaslahatan masyarakat. “Muara akhirnya adalah menghadirkan postur pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik (public trust), serta memastikan roda pembangunan di Dharmasraya dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.
APIP Sebagai Early Warning System di Lapangan
Di lokasi acara, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pencegahan korupsi di seluruh tingkatan daerah. Menanggapi hal itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan catatan khusus mengenai vitalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sebagai pengawas internal, APIP dituntut bergerak proaktif sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Mandat pencegahan korupsi dan poin-poin arahan nasional inilah yang dibawa pulang oleh Sekda Medison bersama tim OPD Dharmasraya untuk langsung diimplementasikan secara ketat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Penulis : Dimetri Robby
0 Komentar