Tanamonews.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah usulkan penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam pengembangan hilirisasi produk unggulan daerah kepada Kementerian Koperasi. Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan sejumlah langkah dan usulan untuk mendorong agar koperasi menjadi penggerak ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) RI, Ahmad Zabadi di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut Mahyeldi, penguatan KDKMP perlu diikuti dengan pengembangan aktivitas usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah. Karena itu, Pemprov Sumbar mulai mendorong koperasi mengembangkan usaha di berbagai sektor, termasuk pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM, sehingga keberadaan koperasi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Di Sumbar, upaya tersebut mulai diwujudkan melalui pemasaran produk koperasi hingga pasar internasional. Itu ditandai dengan dilakukannya ekspor perdana berbagai komoditas pertanian dan produk UMKM yang dikelola melalui KDKMP bersama Koperasi Nusantara Minang Madani sebagai offtaker pada Rabu (11/11) lalu. Dikatakannya, produk tersebut dipasarkan ke Malaysia melalui Bagan Siapiapi dengan melibatkan Koperasi Balimbuk.
Langkah ini diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah melalui jaringan usaha koperasi. Sejalan dengan pengembangan usaha tersebut, Mahyeldi juga mengusulkan dukungan Kementerian Koperasi untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Beberapa kebutuhan yang disampaikan antara lain penyediaan pabrik mini pengolahan minyak sawit, penguatan pemasaran gambir, serta sarana pendukung pengolahan berbagai produk potensial daerah.
Dukungan tersebut dinilai penting agar koperasi tidak hanya berperan dalam pemasaran, tetapi juga dapat terlibat dalam proses peningkatan nilai tambah produk. “Kami berharap ada dukungan untuk pengembangan sarana pengolahan, termasuk pabrik mini minyak sawit dan pemasaran gambir. Sumbar memiliki potensi komoditas yang besar. Jika didukung fasilitas hilirisasi dan akses pasar, koperasi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Selain sektor pertanian dan UMKM, Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar sudah mulai menindaklanjuti arahan Menteri Koperasi RI terkait peluang pengelolaan usaha pertambangan oleh koperasi. Mahyeldi menyebut, pihaknya telah mengutus tim yang terdiri dari unsur Dinas Koperasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Koperasi kabupaten/kota untuk mempelajari praktik pengelolaan pertambangan berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Koperasi dalam meningkatkan kapasitas pengelola KDKMP di Sumbar. Ia melaporkan, sebanyak 1.265 bendahara koperasi akan mengikuti pelatihan pada akhir tahun ini, terdiri dari 500 orang melalui dana dekonsentrasi dan 765 orang melalui kerja sama dengan DEKOPIN.
“Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola, sehingga koperasi yang telah dibentuk dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Mahyeldi juga melaporkan perkembangan pembangunan KDKMP di Sumbar. Ia mengatakan, saat ini telah terbangun 277 gerai, dengan 246 di antaranya mencapai progres 100 persen dan sisanya tengah dalam proses verifikasi lapangan.
Melalui pertemuan tersebut, Mahyeldi berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mempercepat pengembangan koperasi di Sumbar. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, pengembangan usaha, serta dukungan hilirisasi, KDKMP diharapkan tumbuh menjadi ekosistem ekonomi produktif yang mampu mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adpsb)
0 Komentar