JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan tidak setuju terhadap aturan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor.
 |
| Ilustrasi |
Tanamonews.com | "Saya tidak setuju karena hal ini menimbulkan risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya. DP nol persen untuk mobil dan motor tidak menimbulkan risiko apapun di mana mobil bisa bebas diambil, kemudian dua-tiga bulan selesai dan dikembalikan," kata Budi saat menghadiri Seminar dan Dialog Nasional "Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia" di sebuah hotel di Jakarta Senin (14/1/2019) siang.
Menurut dia, dengan adanya DP, maka pemilik punya beban dan tanggung jawab. Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai kebijakan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor berisiko tinggi atau high risk.
"Kalau DP nol persen itu memang bisa memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Namun, hal itu dapat menimbulkan dampak yang berisiko tinggi yakni kredit macet. Kalau terjadi high risk begitu yang bekerja nanti para penagih utang," tutur Wapres.
Ketentuan DP nol persen ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018 lalu dan dipublikasikan di situs resmi OJK pada Kamis (10/1/2019) lalu.
Kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat dan selanjutnya meningkatkan pendapatan.
Dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban DP untuk motor dan mobil paling rendah sebesar lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.
Wimboh mengungkapkan OJK juga memiliki tujuan lain melalui kebijakan ini, yaitu guna mendorong konsumsi domestik.
Penulis : Hartono
Tag & Hyperlink : DP 0 Persen, Budi Karya Sumadi, Kredit Mobil
0 Komentar