PADANG – Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang, Muharlion meminta UPTD Rusunawa perlu mengambil tindakan tegas terkait banyaknya penghuni yang tak bayar sewa.
Tanamonews | Hal itu dikatakan terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rusunawa yang masih di angka 60 persen.
“UPTD Rusunawa mesti ingatkan penghuni, jika perlu berikan target waktu dalam pembayaran sehingga target pendapatan yang dibebankan bisa tercapai,” ujar kader PKS ini, Senin (16/11).
Ia mengatakan, selain pemberian target waktu pembayaran, kontrak perjanjian tentang peraturan untuk penghuni Rusunawa juga perlu dilaksanakan.
“Peraturan harus ditegakkan sehingga kenyamanan dalam menghuni Rusunawa terealisasi,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam meminta kepada penanggungjawab Rusunawa untuk terus menagih uang hunian pada penghuni yang macet dengan melakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan.
Jangan dibiarkan penghuni nunggak hingga waktu lama. Nanti yang rugi Pemko Padang juga.
Selanjutnya, kepada para penghuni agar tak semena-mena dalam hal kewajibannya. Sebab kegunaanya untuk sarana dan prasarana Rusunawa yang kurang.
“Bayarlah sewa dengan rutin dan jangan sampai nunggak,” ujar kader Gerindra ini.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Yandri mengingatkan pada pengelola Rusunawa untuk memperbaiki layanan dan menambah sarana dan fasilitas yang kurang. Agar kepuasan penghuni ada dan daya tarik orang nginap muncul.
“Jangan fasilitas yang tidak layak pakai dibiarkan lama, ganti segera. Agar omelan penghuni tak muncul dan mereka nyaman tinggal,” ujar kader PAN ini.
Selain itu, pembenahan pada Rusunawa harus rutin dilaksanakan pada sisi yang tidak bagus. Jangan sampai bertahun-tahun. Sebab dananya tersedia.
“UPTD harus cek ke lapangan mana yang harus diganti, jangan penghuni pula yang mundur nginap di Rusunawa akibat banyak kekurangan,” sebutnya. ***
0 Komentar