Ticker

6/recent/ticker-posts

Peradilan Adat Pasbar Tetapkan Yang Dipertuan Kinali Asrul SE MH, Ketua KAN Kinali

PASBAR, TANAMONEWS.COM - Peradilan Adat Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Pucuak Adaik Kinali Asrul SE MH,Yang Dipertuan Kinali sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali.

Ketua KAN Kinali Asrul SE MH Yang Dipertuan Kinali Bersama Istri Tercinta

"Ditetapkannya Asrul SE,MH Yang Dipertuan Kinali sebagai Ketua KAN Kinali oleh Peradilan Adat,karna Peradilan Adat telah melakukan uji keabsahan atau uji perkara terhadap KAN Kinali yang diajukan oleh Asrul Yang Dipertuan Kinali, sesuai dengan Perda No 6 tahun 2018 atas perubahan Perda No 9 tahun 2011 tentang KAN,"  ujar Ketua Peradilan Adat Pasbar Anwir Dt Bandaro kepada Tanamo News, Jumat (11/6/2021).

Dijelaskan Dt Anwir, selama ini Pemerintah Nagari Kinali tidak menghiraukan Perda No 6 tahun 2018, sehingga teradi kerancuan oleh Pemerintah Nagari Kinali tentang masyarakat hukum adat,sehingga teraniaya hak perdata masyarakat,

Dengan dasar Perda itulah Peradilan Adat menguji keabsahan KAN Kinali yang diajukan oleh Asrul Yang Dipertuan Kinali.Maka dari itu Peradilan Adat menerima usulan itu untuk memastikan mana KAN Kinali yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Berdasarkan sidang itulah Peradilan Adat menetapkan Asrul Yang Dipertuan Kinali sebagai Ketua KAN yang sah menurut peraturan yang berlaku,"tegas mantan anggota DPRD dua periode itu.

Berdasarkan hasil keputusan Peradilan Adat yang menetapkan Asrul Yang Dipertuan Kinali sebagai Ketua KAN, maka Bupati Pasaman Barat H Hamsuardi mengeluarkan surat rekomendasi tanggal 31 Mai 2021 yang ditujukan kepda Pemerintah Nagari Kinali dan Camat.

"Bupati dalam hal ini bukan mengintervensi pemerintah nagari atau camat tapi memberitahukan bahwa Ketua KAN Kinali adalah Asrul Yang Diperuan Kinali sesuai dengan Keputusan Peradilan Adat,"cetus Dt Anwir.

Dengan adanya surat rekomendasi dai Bupati,maka diminta kepada Camat dan walinagari untuk Arif dan bijaksana dalam melaksanakan administrasi pemerintah yang berhubungan dengan putusan ini.

"Kemudian tetap  menjaga tatanan adat di nagari agar stabilitas sosial kemasyarakatan tetap kondusif di wilayah Kinali," ulas Dt Anwir.

Selain itu perlu diketahui bahwa Peradilan Adat Kaupaten Pasaman Barat diresmikan 3 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar,Bupati Pasbar yang fungsinya menyelesaikan sangketa kepengurusan KAN dan menguji keabsahan organisasi KAN. (RSM)

Posting Komentar

0 Komentar

"Upaya Pemprov Sumbar Membangkitkan Ekonomi dimasa Pandemi Covid-19"



Welcome to Thank's