TANAMONEWS.COM - Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai kemitraan pers dalam peningkatan informasi layanan kepada masyarakat, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Peningkatan Peran Pers dalam Penyebaran Informasi Layanan AHU di Wilayah”. Sosialisasi tersebut diselenggarakan di auditorium istana Bung Hatta, Kamis 9/3.
Kepala Subbidang Pelayanan AHU Faisal Rahman, S.E., M.H selaku panitia penyelenggara menyampaikan, Media massa merupakan komponen yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan informasi dan kontrol sosial di tengah masyarakat.
Lembaga pers merupakan mitra bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penyebarluasan informasi publik, sekaligus pengelolaan informasi bagi Kementerian Hukum dan HAM.
Sosialisasi layanan AHU menghadirkan narasumber dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat H. Renanof. S.Sos, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Amru Walid Batubarai, S.H., M.H., dari unsur kenotarisan Chaidir T. Karim. SH.,M.kn, dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Rahmat Huda, S.H., M.M.
Sosialisasi layanan AHU menghadirkan 68 orang peserta yang berasal dari unsur media masa, humas dan protokoler pemerintah daerah serta dari kemenkumham Sumbar.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat R. Andika Dwi Prasetya dalam sambutannya menyampaikan, Sosialisasi kali ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan yang cepat di masyarakat.
Kondisi ini menuntut organisasi dapat mengakomodir atau mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik dalam memberikan pelayanan optimal. Pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang efektif kepada seluruh elemen, baik secara internal maupun eksternal, antar pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan komponen lain maupun antar pemerintah sendiri. Komunikasi ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.
Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjamin kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan pikiran
pendapatnya, baik berupa lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, fungsi pers selain untuk memberikan informasi, juga sebagai untuk sarana bagi warga negara mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebagai instansi vertikal mengemban amanah dalam memberikan pelayanan publik dibidang hukum dan HAM
Sinergitas dalam penyebarluasan informasi mengenai layanan di Kantor Wilayah ini, tentu tidak akan maksimal tanpa adanya peran pers. Selain sebagai kontrol sosial, pers juga memiliki fungsi lembaga edukasi bagi masyarakat melalui media massa. Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat mendorong terciptanya iklim layanan Kantor Wilayah pada masyarakat secara holistic, serta dapat mengakomodir fungsi pers di tengah publik.
Untuk membangun sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Sumbar dengan insan pers demi mewujudkan keterbukaan informasi publik maka didirikan Pojok media di sudut Kemenkumham Sumbar yang diperuntukkan bagi para wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar.
Pojok media ini dilengkapi fasilitas penunjang berupa jaringan internet, layar yang berisi agenda kegiatan di Kanwil Kemenkumham Sumbar dan lainnya. Fasilitas pendukung berupa pengisian daya (charger), jaringan internet, serta TV monitor berisi data dan agenda kegiatan Kanwil Sumbar tentu akan membantu tugas
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat R. Andika Dwi Prasetya menambahkan, Media adalah mitra kerja kami dalam hubungan kerja yang profesional. Kami butuh dukungan rekan-rekan pers supaya tugas Kemenkumham Sumbar berjalan dengan baik
Pertemuan ini selain untuk menjalin silaturahmi, juga untuk membahas kolaborasi dan sinergi bersama. Kanwil Kemenkumham Sumbar telah bersinergi dengan PWI Provinsi Sumbar cukup lama dan kerjasama telah berjalan dengan baik. Dengan adanya kolaborasi lebih lanjut dengan PWI di tingkat Kota/Kabupaten ini diharapkan dapat semakin meningkatkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya di Wilayah Sumatera Barat melalui media massa, tutur R. Andika Dwi Prasetya mengakhiri sambutannya.
Ketua PWI Sumatera Barat Moment H. Renanof. S.Sos yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi layanan AHU, meapresiasi kegiatan tersebut, karena selain memperluas wawasan insan pers juga menjadi wadah bagi wartawan tentang peran kemenkumham.
Saat ini, terdapat 47000 media di Indonesia dengan jumlah wartawan sekitar 200.000 orang, dari jumlah tersebut baru 6% yang terverifikasi. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, PWI Sumbar telah menggelar uji kompetensi wartawan sebanyak 17 angkatan sejak 5 tahun terakhir. UKW salah satu cara mendeteksi wartawan yang kompeten, karena saat ini wartawan kalah cepat dengan medsos. Pengguna media sosial pada umumnya banyak tidak mengetahui tentang kode etik jurnalistik. ( Dina )
0 Komentar