Agam - Tanamo News l Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan, salah satu upaya mencegah kelahiran anak stunting adalah dengan menghindari pernikahan dini.
Hal ini harus menjadi perhatian bersama, mengingat angka pernikahan dini masih tinggi.
"Pernikahan dini berisiko melahirkan anak stunting, karena rahim masih lemah dan belum mempunyai pengalaman dalam merawat bayi," katanya saat sosialisasi advokasi dan KIE penanganan stunting bersama mitra kerja BKKBN Sumbar, di Kecamatan Tanjung Mutiara, Rabu (14/9).
Ade menjelaskan, menikah tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik perempuan untuk melahirkan anak. Lebih dari itu, diperlukan juga kesiapan mental dan emosional pasangan, seperti dalam menyikapi kehidupan rumah tangga, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Sebab, jika tubuh dan mental belum siap untuk menikah, risiko melahirkan anak stunting lebih tinggi.
Mempertimbangkan risiko tersebut, pemerintah senantiasa mengingatkan usia ideal menikah dan hamil untuk perempuan adalah 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki.
Untuk mencegah anak terlahir stunting, menurut Legislator RI, Pemerintah pusat fokus menurunkan angka prevalensi stunting hingga mencapai target 14 persen pada tahun 2024.
“Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2024, angka stunting di Indonesia harus berada di bawah 14 persen," ujarnya.
Ia menambahkan, upaya penurunan angka stunting saat ini merupakan momentum yang tepat karena Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, yakni kondisi jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak ketimbang usia tidak produktif.
Untuk itu, ia berharap dukungan semua pihak mulai dari Pemprov Sumbar, Pemkab Agam, pemerintahan kecamatan, pemerintahan nagari, tokoh adat, orang tua dan lainnya dalam mengatasi itu.
"Apabila ini tidak disikapi, maka stunting tidak bisa diatasi dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas," katanya.
Ia mengakui, Agam angka stunting sangat jauh terkendali. Namun pada 2023 diprediksi bakal terjadi kenaikan angka stunting, akibat pandemi COVID-19 melanda negeri.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agam, Surya Wendri mengatakan pravelensi stunting di Agam sudah mengalami penurunan dibawah 20 persen yakni 19,1 persen.
"Ini berdasarkan hasil survey maupun riset kesehatan dasar pada 2018 stunting Agam 30,0 persen, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019 stunting turun menjadi 26,64 persen, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada 2020 angka stunting berada pada angka 10,90 persen dan SSGI pada 2021 menjadi 19,1 persen," katanya.
Kiat dalam percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan singkronisasi di antar kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah Sumbar, pemerintah daerah kota, kabupaten, pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
Ini dalam rangka percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor tingkat daerah.
"Saat ini ada 10 sasaran stunting yang tersebar di 16 kecamatan," katanya.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar, Fatmawati menambahkan kegiatan ini dalam rangka pengurangan stunting khususnya di Kecamatan Tanjung Mutiara.
"Kegiatan ini merupakan program Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja dari BKKBN," katanya.
Ia mengakui, keseriusan penanganan stunting dimulai semenjak terbitnya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Sebelumnya penanganan stunting sudah dicanangkan sejak 2018 dan telah membuat tim percepatan penurunan stunting mulai dari pusat sampai nagari.
Tugas sudah ada sesuai rencana aksi dan sudah tersusun rapi dengan sasaran dari hulu ketika calon pengantin akan menikah.
"Tim pendampingan ini mulai mendampingi calon pengantin yang akan menikah sampai anak usia lima tahun," katanya. (DINA)
0 Komentar