Limapuluh Kota - Tanamo News | Dalam rangka Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan.
Serta Memperluas cakupan KIE tentang bahan berbahaya yang terkandung dalam produk obat dan makanan kepada masyarakat. Balai Besar BPOM di Padang bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten 50 Kota.
Pada kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat, yang dipusatkan di aula SDN 01 Nagari Situjuah, Senin 12/9. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Rezki Pratama meminta agar setiap orang tua dapat terus memberikan edukasi kepada anak untuk terus membeli jajanan yang aman dan sehat saat di sekolah dan tempat bermain.
"Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi, mengedukasi, dan mengawasi setiap jajanan yang dibeli. Jadi tidak serta merta memberikan uang jajan namun juga harus memberikan edukasi," kata Ade.
Namun, setiap orang tua juga harus memberikan edukasi atau bahkan secara berkala bisa ikut untuk melihat apa yang dibeli dan dimakan oleh anak.
Seperti di Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sudah ditemui jajanan anak yang tidak sesuai dengan standarisasi yang menyebabkan siswa mengalami keracunan.
"Kami mengajak mitra kami dari BPOM melalui Balai Besar POM di Padang untuk turun bersama melihat dan memberikan penjelasan kepada orang tua," katanya.
Selain ke orang tua, dia juga meminta agar BPOM juga dapat terus memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tidak didapati lagi kejadian anak keracunan.
"Para pedagang kita memang murni ikhtiarnya hanya berusaha sehingga ada pedagang yang tidak mendapatkan informasi yang rinci terkait dengan bahan baku yang dipakai," ujarnya.
Bahkan, sambungnya bisa saja bahan yang dipakai oleh pedagang saat dibeli di pasaran sudah habis masa berlakunya.
"Atau masa berlakunya masih aktif namun kondisinya sudah rusak, makanya ini perlu kita berikan sosialisasi dan edukasi sehingga tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan," ujarnya.
Untuk dapat menyasar ke daerah pinggir, kata dia Komisi IX DPR-RI telah menyampaikan terobosan ke BBPOM untuk membentuk tim ketahanan pangan yang ada di kecamatan bahkan sampai di nagari.
"Untuk dapat terus memonitor, terus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga nantinya ada temuan segera ditindaklanjuti," kata dia.
Ia mengatakan hal ini bukan dalam rangka mencari kesalahan dari pedagang namun ingin menertibkan 'sehingga semua tetap dalam keadaan yang baik.
"Bukan untuk penegakan hukum tapi untuk memberikan edukasi maksimal agar setiap pelaku usaha, pedagang, orang tua, anak, guru, kepala sekolah paham terkait makanan yang diperjualbelikan," ujarnya.
Sementara Kepala Balai Besar POM di Padang Abdul Rahim mengatakan untuk pelaku usaha pihaknya juga terus memberikan edukasi cara ritel yang baik salah satunya bagaimana penyimpanan barang yang baik.
"Serta bagaimana menjual barang yang terlebih dahulu datang atau masuk, terus memperhatikan kadaluarsanya jadi ini yang terus kita sosialisasikan," ujarnya.
Kepala Loka POM di Payakumbuh Iswadi, menambahkan, Pendaftaran Pangan yang wajib mengantongi izin edar yaitu pangan olahan terkemas, pangan segar, pangan siap saji, dan pangan mengandung herbal.
Sedangkan, pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar badan pom dan izin produksi SPP-IRT yaitu, pangan yang Masa simpan kurang dari 7 hari, Diimpor dalam jumlah kecil, Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, pangan yang Diolah dan dikemas di hadapan pembeli, serta Pangan siap saji. (Dina)
0 Komentar