Bukittinggi, Tanamo News - Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan program Keluarga Berencana (KB) dapat mencegah bayi lahir mengalami kekerdilan atau stunting. Hal itu disampaikan, saat menghadiri Konsolidasi dengan pemangku kebijakan tingkat daerah dalam percepatan penurunan stunting, di aula Pesantren Muhammad Nadis, Senin 5/12.
Ade Rezki menjelaskan, program KB bisa membuat jarak pada tiap kehamilan, sehingga bayi yang lahir tidak dalam keadaan stunting. Disamping itu, Untuk mencegah stunting kuncinya adalah 4T yaitu "Terlalu Muda usia saat melahirkan, Telalu Tua usia saat melahirkan, Terlalu Sering atau terlalu banyak anak dilahirkan dan Terlalu Dekat Jarak melahirkan".
Risiko 4T berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan janin, bayi dan ibu melahirkan sehingga dinilai penyumbang terjadinya lahir bayi stunting. Dimana stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi berkepanjangan sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya, ujarnya.
Kepala DP3AP2KB Kota Bukit Tinggi Ibu Tati Yasmarni SE MM dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui DP3AP2KB telah melakukan beberapa kegiatan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Apa yang sudah disampaikan anggota komisi IX DPR RI, sudah include, termasuk 4T. Bukittinggi telah melakukan tiga kali kasus stunting 3 kali. Audit dilakukan oleh tim pakar yaitu dokter anak, spesialis anak, ahli gizi dan psikolog.
Saat audit kasus stunting, tim menemukan sejumlah kasus, diantaranya anak stunting karena bapaknya merokok, padahal bapak merokok diluar. Menurut data dari tenaga pendamping keluarga yang terdiri dari kader kb kader pkk dan nakes, mereka yang mencari data 663 yang beresiko stunting, dari audit penyebabnya adalah asap rokok.
Tati menambahkan, pemicu stunting juga disebabkan oleh Pola asuh yang tidak tepat akibat pernikahan dini. Disamping itu, MPasi wajib diberikan kepada anak, banyak orang tua yang tidak memberikan makanan pendamping asi. Melalui program sekolah keluarga, pemerintah kota Bukittinggi juga mengajarkan terkait pola asuh, ada 16 kali pertemuan disana kami ajarkan beragam informasi kepada kaum perempuan.
Diakhir sambutannya, ia menyampaikan, dari hasil audit, rata rata stunting dari keluarga miskin, namun tidak masuk dalam dtks. Petugas sudah memasukkan datanya, namun tidak keluar dari Kemensos. Kepala DP3AP2KB Kota Bukit Tinggi berharap, Pemerintah pusat diharapkan benar benar memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera barat diwakili Koordinator bidang KSPK, Drs Budi Mulia Msi menambahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Perhatian dan kerja keras anggota komisi IX DPR RI dalam mensosialisasikan stunting ke daerah daerah telah membantu pemerintah terutama BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting.
BKKBN dan komisi IX DPR-RI sebagai mitra kerja gencar melakukan Sosialisasi ke daerah daerah, dalam rangka percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. (Dina)
0 Komentar