Tanamonews, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Salah satu poinnya, disepakati kuota haji Indonesia tahun 2023 mencapai 221.000 jemaah.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyambut baik kesepakatan Arab Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota haji. Angka ini merupakan kuota normal, yang diterima oleh Indonesia, dibanding dari tahun 2022, dimana Indonesia hanya mendapat kuota sebanyak 100.051 jemaah karena pandemi Covid-19. Ia juga berharap penambahan kuota dapat terus terjadi, untuk mengurangi antrean calon jemaah Haji, yang bertambah panjang karena terhalang oleh pandemi.
“Kuota haji Indonesia tahun ini terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, dengan total 221.000 sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Kita tentu menyambut baik hal ini, karena setiap penambahan kuota tentunya sedikit berdampak terhadap antrean calon jemaah haji Indonesia,” ujar Lisda.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kuota tersebut, Lisda juga berharap pemerintah dapat mengelola teknis pelaksanaan haji secara profesional, dan tidak mengurangi standar pelayanan haji yang sudah dinilai cukup baik pada tahun sebelumnya.
“Dengan adanya ini (Kesepakatan kuota), tentu perlu adanya persiapan yang lebih matang baik secara teknis pemberangkatan ataupun pelayanan. Jangan nanti, pelayanan yang sudah dinilai cukup baik, malah menurun karena adanya penambahan kuota ini. Ditambah adanya kesepakatan tidak ada batasan usia. Terkait dengan ini, pelayanan terhadap jemaah haji manula harap disiapkan dengan hati-hati. pemerintah harus segera mempersiapkan segala sesuatunya dari jauh hari,” terangnya.
Terkait dengan penentuan Calon Jemaah Haji (CJH) yang akan diberangkatkan tahun ini, Lisda kembali menegaskan agar semuanya berjalan sesuai dengan antrean yang berjalan dengan semestinya dan dilakukan secara transparan dengan sosialisasi dan komunikasi dengan baik kepada para CJH.
“Semuanya harus dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada manipulasi data daftar CJH yang berangkat, atau nama-nama titipan. Jangan sampai ada calon jemaah haji yang komplain dan merasa dianaktirikan, terutama mereka yang tidak masuk dalam kuota 221.000 orang. pemerintah juga harus mensosialisasikan hal tersebut,” jelas Lisda.
Anggota Fraksi Nasdem tersebut juga menyebut,dengan telah disepakatinya kuota haji tahun 2023, pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri buat para calon jemaah haji Indonesia.
“Semoga seluruh rangkaian persiapan serta pelaksanaan haji tahun 2023 khususnya bagi para calon jemaah asal Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti,” harap politisi dari Sumatera Barat tersebut. (Bee)
0 Komentar