Tanamonews.com, Padang - Bantuan Bencana Sumbar di Pertanyakan Transparansinya Oleh Awak Media. Hal itu mengemuka pada jumpa pers perkembangan terakhir upaya penananggulangan bencana di Sumatera Barat, bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informasika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 7 Juni 2024.
Jumpa pers tersebut dipandu oleh Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah dengan narasumber Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana Sumbar didampingi Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perkim Sumbar, Kepala BWS V dan segenap stakeholder terkait.
Awak Media berharap adanya transparan dalam pengelolaan bantuan bencana bagi korban yang terdampak dan meminta kemudahan akses informasi terkait bantuan yang diterima, termasuk nama-nama pemberi bantuan dan penerima bantuan, sehingga bantuan yang diterima dan disalurkan dapat dinikmati lansung oleh masyarakat manfaatnya.
Ditambahkan oleh awak media, jika pengelolaan bantuan tidak transparan dapat menimbulkan kecurigaan di masyarakat karena masyarakat membaca berita yang ditayangkan oleh awak media jadi yang diserang masyarakat adalah Kepala Daerah, buka Sekda, bukan Kepala BPBD, bukan Kadisdik karena tahun ini tahun politik.
Menjawab desakan para awak media tersebut, Sekdaprov Hansastri menegaskan, Pemprov Sumbar akan transparan dalam pengelolaan dana bantuan bagi korban bencana. "Kita selalu transparan dalam pengelolaan dana bantuan ini. Bantuan diterima pada dua rekening Baznas dan DPKAD," katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Sekdaprov Hansastri pada dua rekening penerima di Baznas, untuk rekening Bank Nagari total bantuan yang masuk Rp459.161.305,- dan rekening BSI Rp164.554.601,-, dan bantuan yang diterima tunai Rp8.008.500,-, sehingga total bantuan yang diterima Rp631.724.406,-.
Sementara itu, bantuan yang masuk ke kas daerah melalui DPKAD adalah dari Pemprov Kepri Rp.1 Miliar, Karimun Rp200 juta dan Pemprov Riau Rp500 juta. "Terkait pemberi bantuan yang belum dicantumkan, sebagaimana informasi bapak/ibu awak media, nanti akan kami telusuri," pungkasnya. (*)
0 Komentar