Tanamonews.com, Painan — Awan kelabu yang beberapa hari terakhir menaungi Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan, seakan tersisih ketika rombongan pemerintah daerah tiba pada Selasa, (18/11/2025).
Hari itu, akses jalan menuju PT. Incasi Raya yang sempat ditutup masyarakat akhirnya kembali dibuka. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan dialog intensif, mediasi, dan kehadiran langsung Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.
Kehadiran Bupati menjadi momen penting yang menghidupkan kembali harapan masyarakat terhadap penyelesaian konflik yang telah berkecamuk sejak akhir Oktober. Dalam suasana yang sempat tegang, kehadirannya memberi sinyal bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang melibatkan hajat hidup banyak orang.
Pada kesempatan tersebut, Hendrajoni menyampaikan bahwa persoalan plasma tidak boleh lagi menjadi sumber ketidakpastian. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan hak masyarakat dipenuhi.
“Persoalan ini sudah bertahun-tahun tak selesai. Saya ingin memastikan penyelesaiannya berpihak pada masyarakat,” katanya.
Penutupan jalan oleh masyarakat terjadi sebagai bentuk tekanan kepada PT. Incasi Raya yang dinilai belum memenuhi kewajiban kebun plasma 20 persen. Selama lebih dari dua pekan, mobilitas kendaraan perusahaan terhambat dan operasi perusahaan berjalan tidak optimal.
Namun bagi masyarakat, penutupan jalan bukan sekadar aksi mogok, tetapi representasi kekecewaan yang telah menumpuk. Mereka berpegang pada regulasi yang jelas menyebutkan kewajiban perusahaan menyediakan kebun plasma bagi masyarakat sekitar.
Selama penutupan berlangsung, pemerintah daerah beberapa kali memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Unsur Forkopimda turut hadir dalam proses tersebut agar penyelesaian dapat berlangsung dalam iklim tertib dan kondusif.
Upaya mediasi itu akhirnya menemukan titik cerah ketika PT. Incasi Raya menyetujui untuk menandatangani komitmen kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Komitmen tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Permentan Nomor 18 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 25 Tahun 2025 terkait kewajiban kebun plasma 20 persen.
Kesediaan perusahaan menandatangani dokumen itu menjadi titik balik yang membuka pintu penyelesaian. Masyarakat memandangnya sebagai bukti itikad baik dan langkah awal menuju keadilan yang mereka tuntut.
Di hadapan masyarakat, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengawal implementasi komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa janji di atas kertas harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar formalitas di hadapan publik.
Pada saat yang sama, Hendrajoni mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang arif. Ia mengingatkan bahwa stabilitas daerah tidak boleh terganggu oleh dinamika konflik yang sedang berlangsung.
Sebagai mekanisme formal penyelesaian, Bupati juga telah meminta DPRD Pesisir Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pendalaman persoalan secara menyeluruh. Menurutnya, pansus akan memberikan rekomendasi konkret yang mampu mengikat semua pihak.
Dari pihak perusahaan, Lamres selaku perwakilan PT. Incasi Raya menegaskan komitmen perusahaan untuk berjalan sesuai aturan. Ia juga menyatakan dukungan terhadap proses pansus yang dianggap dapat memperjelas alur penyelesaian konflik.
“Sesuai dengan hasil Mediasi, kami menyatakan akan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Tentunya kami juga bersedia hal ini agar segera dipansuskan, untuk mengetahui persoalan yang terjadi,” ungkap Lamres.
Warga setempat, melalui perwakilannya Afriadi, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan keberpihakan pemerintah. Ia mengungkapkan harapan agar implementasi kesepakatan benar-benar dikawal hingga masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata.
“Terima kasih Pak Bupati Hendrajoni, yang telah bersedia jauh-jauh hadir bersama kami disini. Tentunya ini merupakan wujud nyata pemimpin yang peduli akan kesejahteraan rakyat dan ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat,” ungkap Afriadi.
Bagi masyarakat, hari itu bukan sekadar pembukaan jalan, tetapi pembukaan ruang harapan bahwa suara mereka benar-benar didengarkan dan dihargai oleh pemerintah dan perusahaan. Atmosfer optimisme tampak mulai tumbuh dari wajah-wajah warga yang hadir.
Pembukaan akses jalan tersebut juga menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sekitar. Implementasi komitmen menjadi penentu apakah kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan sepenuhnya.
Pemerintah daerah menyadari bahwa pekerjaan besar masih menanti setelah jalan dibuka. Untuk itu, langkah pengawasan dan evaluasi akan menjadi bagian penting dalam memastikan penyelesaian berjalan sesuai rencana.
Di tengah proses ini, masyarakat juga berkomitmen untuk menjaga suasana tetap kondusif sembari mengawal hak-hak mereka secara damai. Kehadiran pemerintah dianggap menjadi penyeimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Apa yang terjadi di Pancung Soal, menjadi contoh bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan dapat diselesaikan dengan pendekatan dialog jika kedua belah pihak memiliki itikad baik. Kesediaan perusahaan menandatangani komitmen dan kesabaran masyarakat dalam menunggu kejelasan menjadi fondasi tercapainya kesepakatan.
Kini, dengan jalur transportasi yang kembali normal, fokus masyarakat bergeser pada implementasi kesepakatan plasma. Mereka berharap persoalan yang selama ini menghambat hubungan dapat berakhir dalam suasana saling memahami.
Pemerintah daerah pun optimistis bahwa penyelesaian ini akan menciptakan stabilitas yang lebih baik bagi Pesisir Selatan. Langkah-langkah yang telah diambil merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan keseimbangan investasi.
Dan ketika matahari semakin meninggi pada hari itu, masyarakat menyadari bahwa pembukaan jalan bukan hanya tentang kendaraan yang kembali melintas, tetapi tentang terbukanya harapan baru menuju penyelesaian yang lebih adil, transparan, dan bermartabat bagi semua pihak. (Adv)
0 Komentar