Tanamonews.com, Pesisir Selatan — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmen kuat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang dinilai benar-benar berpihak kepada rakyat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, dalam rapat paripurna DPRD saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026, Rabu (12/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Darmansyah dan dihadiri Wakil Ketua Hakimin, Dani Sopian, serta Ermizen. Selain pimpinan dan anggota DPRD, turut hadir unsur Forkopimda, para staf ahli, kepala OPD, serta perangkat pemerintahan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Risnaldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai pandangan, saran, serta kritik yang konstruktif terhadap rancangan APBD. Ia menilai pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam mekanisme penyusunan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat atas saran dan masukannya. Semoga hal tersebut mendorong terwujudnya APBD yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Risnaldi.
Risnaldi kemudian menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan program prioritas meskipun dihadapkan pada dinamika fiskal nasional. Ia menekankan bahwa setiap program pembangunan akan ditetapkan berdasarkan urgensi dan dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program yang secara langsung menyentuh pelayanan publik akan tetap menjadi bagian utama dalam perencanaan anggaran tahun 2026. Sementara itu, program atau kegiatan yang dinilai kurang strategis akan diarahkan pada efisiensi ataupun refocusing anggaran.
Tidak hanya itu, Risnaldi menuturkan bahwa pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan aset, melakukan inovasi perpajakan, serta meningkatkan retribusi daerah secara terukur.
Pemerintah juga berencana menggandeng sektor swasta dalam berbagai bentuk kemitraan strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Risnaldi, kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Ia menyampaikan bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah akan terus diperkuat. Hal ini dinilai perlu agar program prioritas daerah dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.
Wabup juga menegaskan pentingnya peningkatan kinerja aparatur daerah. Para ASN diminta untuk terus meningkatkan kapasitas, inovasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Terkait penyusunan anggaran, Risnaldi memastikan bahwa RAPBD 2026 dirancang secara berimbang dan transparan dengan mengutamakan efektivitas penggunaan anggaran. Ia menyambut baik pandangan DPRD agar pemerintah lebih optimal menggali potensi pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat sarana dan prasarana agar pemerataan akses pendidikan dapat dirasakan hingga pelosok nagari. Peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas sejalan dengan arah pembangunan SDM daerah.
Di sektor kesehatan, Risnaldi memastikan bahwa pelayanan bagi masyarakat kurang mampu akan terus dipermudah melalui peningkatan fasilitas dan penambahan kuota BPJS daerah. Langkah ini dilakukan demi memastikan akses kesehatan yang inklusif.
“Pemerintah akan terus berupaya menambah kuota BPJS daerah dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, pembangunan dan peningkatan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan drainase akan dilakukan sesuai kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas. Pemkab memastikan pembangunan dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan.
Untuk sektor ekonomi, pemerintah juga memperkuat sinergi antara OPD dan perbankan guna memberikan pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan bagi pelaku UMKM. Program pemberdayaan ini diharapkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal.
Risnaldi turut menanggapi saran mengenai pengawasan program sosial seperti PKH dan Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu. Ia menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara berkala disertai sistem evaluasi yang matang.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD memiliki ruang besar untuk berkolaborasi dalam pengawasan bersama demi memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Menjawab pandangan DPRD terkait proyek infrastruktur yang belum selesai, Risnaldi mengatakan bahwa data rinci akan dibahas melalui hearing antara komisi DPRD dan OPD terkait. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih teknis dan solutif.
Risnaldi juga menegaskan bahwa program pro-rakyat telah sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMD 2025–2029 yang mengusung lima program unggulan: Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera.
Dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah tengah melakukan penyesuaian NJOP agar sesuai kondisi aktual pasar. Pendataan pajak kini dilakukan dengan sistem GIS untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pemungutan.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah mengembangkan program tanam serentak, hilirisasi komoditas unggulan, serta pelibatan generasi muda dalam pertanian modern.
Sementara di sektor pariwisata, pemerintah memperkuat daya tarik destinasi melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan promosi wisata secara kreatif.
Risnaldi menutup jawaban pemerintah dengan keyakinan bahwa RAPBD 2026 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
0 Komentar