Tanamonews.com, Dharmasraya – Penantian panjang masyarakat Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, akhirnya membuahkan hasil manis. Setelah lebih dari 15 tahun diperjuangkan tanpa kepastian, Jalan Poros Nagari Koto Gadang kini mulai kembali diaspal mulus.
Momentum bersejarah ini terwujud di masa kepemimpinan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani. Langkah progresif ini tidak bersumber dari APBD yang terbatas, melainkan buah dari kecerdikan strategi kolaborasi yang diinisiasi oleh Bupati Annisa.
Melalui skema sinergi antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Nagari Koto Gadang, dan konsorsium perusahaan swasta, perbaikan infrastruktur sepanjang 6 kilometer ini sukses didanai lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Proses pengaspalan perdana dimulai secara simbolis pada Senin (6/7/2026), dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dharmasraya, Yefrinaldi, yang hadir mewakili Bupati.
Agenda penting ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat daerah, mulai dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Imam Mahfuri, Kepala Dinas DPMPTSP Naldi, Kepala Dinas PUPR Zakirman, Wali Nagari Koto Gadang Mesra Weni, Ketua Bamus Azwir, ketua LPM Koto Gadang ,tokoh masyarakat, hingga perwakilan korporasi dan Bhabinkamtibmas setempat.
Ungkapan Terima Kasih Warga dan Nilai Strategis Jalan
Antusiasme warga begitu terasa saat puluhan masyarakat memadati bahu jalan. Begitu peresmian simbolis dilakukan, deru alat berat seperti paver, tandem roller, dan Pneumatic Tire Roller (PTR) mulai bergerak menghamparkan aspal panas.
Senyum sumringah terpancar dari wajah warga yang hadir; sebuah ekspresi kelegaan atas berakhirnya masa-masa melintasi jalan rusak. Salah satu tokoh masyarakat setempat, yang berada di lokasi, tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya.Ia mewakili suara warga yang selama ini terisolasi oleh infrastruktur yang buruk.
"Kami masyarakat Nagari Koto Gadang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Bupati Annisa Suci Ramadhani atas ketegasan dan kepeduliannya. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran manajemen perusahaan yang telah mendengarkan jeritan hati kami. Akses ini adalah urat nadi kehidupan kami. Dengan jalan yang mulus, distribusi hasil panen sawit dan karet kami akan jauh lebih cepat dan mudah," ungkap mamak penuh haru.
Berdasarkan catatan sejarahnya, Jalan Poros Koto Gadang pertama kali diaspal pada tahun 1996. Namun seiring waktu, jalur ini mengalami degradasi dan kerusakan berat tanpa adanya penanganan menyeluruh selama belasan tahun. Padahal, jalan ini merupakan urat nadi vital yang menopang mobilitas harian warga, roda perekonomian lokal, serta jalur utama distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Wali Nagari Koto Gadang, Mesra Weni, menyampaikan apresiasi terdalamnya atas ketegasan dan visi Bupati Annisa Suci Ramadhani. Menurutnya, kegigihan Bupati dalam mengetuk pintu kepedulian pihak swasta menjadi pemantik semangat bagi pemerintah nagari dan masyarakat untuk tidak menyerah.
"Kegigihan Ibu Bupati memperjuangkan hal ini kepada perusahaan turut memperkuat semangat kami. Beliau selalu menekankan prinsip keadilan wilayah: perusahaan yang memperoleh manfaat dari daerah ini harus ikut menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Perusahaan untung, masyarakat juga harus ikut sejahtera," ujar Mesra Weni dengan penuh optimisme.
Solusi Cerdas 'Out of The Box' di Tengah Defisit Anggaran
Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah taktis Bupati Annisa ini diambil di tengah situasi efisiensi anggaran skala nasional. Di tengah keterbatasan fiskal daerah tersebut, Bupati memilih jalan keluar kreatif daripada bersikap pasrah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, sempat menyebutkan dalam sebuah kesempatan bahwa pola pikir Bupati Annisa sangat out-of-the-box.
Pemerintah daerah sengaja mengamankan pusat-pusat ekonomi melalui alokasi APBD, sementara pembebasan isolasi wilayah pinggiran dikejar secara simultan menggunakan skema CSR perusahaan.
Yefrinaldi saat membacakan sambutan tertulis Bupati Dharmasraya menjelaskan bahwa proyek di Koto Gadang ini merupakan bagian dari lima titik pembangunan infrastruktur jalan berbasis skema CSR yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Dharmasraya.
Empat titik lainnya yang digenjot meliputi ruas jalan Wonotiung-Koto Salak, ruas jalan Bukit Hujan Lubuk Besar, ruas jalan Sinamar, hingga jalan hotmix di Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh.
"Dalam konsep tata kelola pemerintahan modern, model kolaborasi gotong royong antara pemerintah, nagari, dan dunia usaha ini dikenal sebagai Innovative Financing (Pembiayaan Inovatif)," urai Yefrinaldi.
Guna menjaga integritas proyek, Bupati menginstruksikan agar pelaksanaan fisik dilakukan langsung oleh pihak perusahaan, sementara Dinas PUPR bertindak sebagai pengendali teknis di lapangan. Pola ini memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Komitmen Konsorsium Enam Perusahaan
Sinergi ini diperkuat oleh komitmen sektor swasta. Humas PT Incasi Raya, Monofri, didampingi General Affairs PT TKA, Syaiful R., mengungkapkan bahwa sedikitnya ada enam perusahaan yang menyatakan komitmennya dalam konsorsium pembangunan jalan ini.
Berdasarkan kesepakatan bersama (MoU), total panjang jalan yang akan ditangani mencapai 6 Kilometer secara bertahap. Enam entitas yang terlibat aktif tersebut meliputi PT Incasi Raya Grup (Incasi Unit Pangian, PT Bina Pratama Sakato Jaya, PT SMP), PT TKA, PT KSI, serta KUD Sinamar Sakato Jaya.
"Untuk tahap awal, kami akan merampungkan target sepanjang beberapa kilometer terlebih dahulu, dan sisanya akan kami selesaikan secara berkala dan bertahap, menyesuaikan dengan kapasitas finansial masing-masing perusahaan," terang Monofri.
Monofri juga melayangkan pujian terhadap kepemimpinan Bupati Annisa yang dinilai sukses merumuskan formula CSR yang solutif. Skema ini dinilai menciptakan iklim win-win solution (saling menguntungkan), mengingat akses jalan tersebut merupakan jalur bersama yang krusial baik bagi aktivitas harian masyarakat maupun mobilitas industri korporasi.
Keberhasilan di Koto Gadang ini diharapkan mampu menjadi role model (percontohan) regional maupun nasional mengenai bagaimana sebuah daerah mengelola keterbatasan anggaran tanpa harus mengorbankan hak-hak pembangunan masyarakat. Penulis : Dimetri Robby
0 Komentar