Tanamonews.com, Dharmasraya – Langkah progresif dalam memangkas celah korupsi dan memperkuat tata kelola birokrasi terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Melalui gelaran sosialisasi mitigasi risiko dan pencegahan korupsi yang berpusat di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (13/10/2026), seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk mengedepankan kepatuhan hukum yang absolut.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, yang hadir secara daring via Zoom, memberikan arahan bernada tegas di hadapan para pejabat eselon II dan III. Ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya pos-pos anggaran belanja yang dinilai memiliki sensitivitas tinggi.
"Saya ingatkan dengan sangat, seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya wajib bergerak di atas koridor aturan yang berlaku. Pengelolaan anggaran, baik instrumen APBD maupun non-APBD, harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Fokus perhatian kita ada pada penyaluran hibah, bantuan sosial (bansos), serta mekanisme pengadaan barang dan jasa," tegas Annisa.
Bupati perempuan pertama di Dharmasraya ini juga melayangkan peringatan keras terkait komitmen moral jabatannya. Secara blak-blakan, Annisa menjamin birokrasi di bawah kepemimpinannya bersih dari praktik transaksional. Ia juga mengingatkan bahwa performa tata kelola pemerintahan daerah saat ini berada di bawah radar pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Perlu dicatat, saya tidak pernah dan tidak akan pernah meminta materi atau imbalan apa pun kepada ASN sebagai pelicin atas penunjukan suatu jabatan. Jadi, jangan coba-coba menghidupkan praktik koruptif seperti itu di lingkungan kita. Jalankan amanah dengan integritas penuh," imbaunya lugas.
Agenda strategis ini merupakan resonansi langsung dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang diinisiasi bersama KPK di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (8/10/2026) lalu. Momentum tersebut sebelumnya telah melahirkan kesepakatan bersama antar-kepala daerah se-Sumbar untuk mereformasi sistem perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi pengadaan komoditas daerah.
Memetakan Zona Merah Anggaran
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, S.Sos., M.Si., yang hadir memimpin langsung pemaparan teknis, membedah secara komprehensif sejumlah titik rawan ([red flags] pengelolaan keuangan daerah. Dalam paparannya, ia juga mengevaluasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2026.
"Kita harus memastikan output dan outcome dari setiap tahapan—mulai dari perencanaan hingga eksekusi anggaran—berjalan presisi dan sesuai regulasi. Skema hibah tidak boleh meleset dari target dan wajib memiliki dokumentasi pertanggungjawaban yang valid. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa, nilai kewajaran harga, transparansi, serta objektivitas adalah harga mati," papar Medison.
Sebagai langkah preventif, Medison memerintahkan peninjauan ulang (reviu) secara ketat terhadap seluruh pos belanja yang bersumber dari usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, hibah, bansos, serta bantuan keuangan khusus sebelum proses pencairan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan.
Validasi proposal, kejelasan identitas penerima manfaat, hingga potensi pemecahan paket proyek konstruksi/pengadaan menjadi poin-poin yang akan disisir habis oleh tim pengawas. Sebagai informasi, akselerasi kepatuhan ini diukur berdasarkan tujuh area intervensi penilaian MCP KPK 2026 yang meliputi:
- Perencanaan dan penganggaran APBD
- Pengadaan barang dan jasa (PBJ)
- Mutu pelayanan publik
- Manajemen berbasis meritokrasi ASN
- Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
- Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)
- Penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Lewat penguatan benteng internal ini, Pemkab Dharmasraya optimistis dapat menutup rapat ruang gelap birokrasi sekaligus menyajikan performa pemerintahan yang bersih, transparan, dan sepenuhnya akuntabel demi kemaslahatan masyarakat luas.
Penulis : Dimetri Robby
0 Komentar