 |
| Oleh : Muhammad Rasyid Ridha – NIM : 2310323041 - Mata Kuliah : Psikologi Politik |
Tanamonews.com - Kepercayaan publik (political trust) merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintahan. Citrin dan Stoker (2018) menjelaskan bahwa kepercayaan publik dipengaruhi berbagai faktor, seperti persepsi terhadap kinerja pemerintah, proses politik, lingkungan media, dan polarisasi. Kepercayaan tidak hanya menggambarkan respons sesaat terhadap suatu kebijakan, tetapi dapat menjadi bagian dari hubungan psikologis yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah.
Berbeda dengan kepercayaan, kepuasan adalah hasil evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berdasarkan apa yang dipersepsikan dan dialami (Van Ryzin, 2007). Kepuasan memang ikut membentuk kepercayaan (Van Ryzin, 2007), tetapi hubungan keduanya tidak selalu searah: seseorang dapat belum puas terhadap kinerja pemerintah, namun tetap mempertahankan kepercayaannya. Hal ini sejalan dengan pembedaan Easton (1975) antara diffuse support, yaitu dukungan umum terhadap otoritas atau rezim yang tidak selalu bergantung pada output jangka pendek, dan specific support, yaitu evaluasi terhadap kinerja atau kebijakan tertentu yang bersinggungan langsung dengan pengalaman masyarakat.
Pola ini tampak pada survei Poltracking Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingkat kepercayaan publik turun secara bertahap dari 81,5% (Oktober 2025) menjadi 75,1% (Maret 2026), 74,2% (Mei 2026), 65% (Juli 2026), dan 63,2% (Agustus 2026). Pada periode yang sama, kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun lebih tajam: 78,1%, 74,1%, 72,2%, 58,4%, dan 55,1% (Poltracking Indonesia, dalam Kompas.com, 2026; Katadata.co.id, 2026).
Data ini menunjukkan dua hal. Pertama, kepercayaan publik tidak bertahan stabil, melainkan ikut menurun dengan laju yang lebih lambat daripada kepuasan. Kedua, selisih keduanya tidak konstan: pada Oktober 2025 hingga Mei 2026 selisihnya relatif kecil (1,0–3,4 poin), tetapi melebar menjadi 6,6 poin pada Juli dan 8,1 poin pada Agustus 2026. Sehingga, muncul pertanyaan yang lebih tajam daripada sekadar “mengapa kepercayaan masih lebih tinggi dari kepuasan” yaitu: mengapa kepuasan merosot jauh lebih cepat daripada kepercayaan pada pertengahan 2026? Pada survei Agustus 2026, 62,5% responden mengaku pengeluaran rumah tangganya meningkat dalam setahun terakhir dan 44,3% menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama (Afu.id, 2026).
Menurut penulis, selisih ini menunjukkan bahwa evaluasi politik masyarakat tidak sesederhana “kinerja buruk berarti tidak percaya”. Informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan pemerintah tidak otomatis menjadi dasar seseorang mengubah sikap politiknya. Political information processing menjelaskan bahwa individu tidak menerima informasi politik secara pasif; ia memperhatikan, menafsirkan, dan menggunakan informasi untuk membentuk penilaiannya. Namun perhatian dan kapasitas kognitif terbatas, sehingga penilaian dipengaruhi oleh informasi yang diperhatikan dan cara informasi itu ditafsirkan (Kam, 2023). Karena itu, informasi tentang kegagalan kinerja dapat langsung menurunkan kepuasan, tetapi belum tentu mengubah kepercayaan, sebab informasi baru perlu diintegrasikan dengan pengetahuan dan keyakinan yang sudah dimiliki (Kam, 2023).
Proses ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui motivated reasoning. Chong dan Mullinix (2022) menjelaskan bahwa seseorang tidak selalu memproses informasi secara netral: keyakinan dan motivasi sebelumnya dapat memengaruhi bagaimana ia mencari, menerima, dan mengevaluasi informasi politik. Informasi yang sejalan dengan keyakinan lebih mudah diterima, sedangkan informasi yang bertentangan cenderung dievaluasi lebih kritis atau dijelaskan dengan penjelasan alternatif. Dengan demikian, seseorang dapat mengakui bahwa kinerja pemerintah belum memuaskan, tetapi menganggapnya sementara dan masih dapat diperbaiki, sehingga kepercayaannya tetap bertahan (Chong & Mullinix, 2022).
Meski demikian, penjelasan ini perlu dibaca hati-hati. Tidak semua orang melakukan motivated reasoning; konsep ini hanya salah satu kemungkinan untuk memahami bertahannya kepercayaan, dan perubahan keyakinan tetap dipengaruhi konteks serta karakteristik individu (Chong & Mullinix, 2022). Data survei yang tersedia menunjukkan gambaran umum masyarakat, tetapi belum menjelaskan bagaimana setiap individu membentuk penilaiannya terhadap pemerintah. Melebarnya selisih bisa pula sekadar mencerminkan jeda waktu, karena kepercayaan sebagai dukungan yang lebih umum tidak langsung bergantung pada output jangka pendek (Easton, 1975) dan mungkin hanya tertinggal dari kepuasan.
Yang dapat dipastikan, secara aritmetis setidaknya 8,1% responden (63,2% − 55,1%) berada pada kelompok “belum puas, tapi masih percaya”. Namun kelompok ini tidak permanen. Ketidakpuasan yang berulang dapat terakumulasi dan secara perlahan mengubah cara masyarakat mengevaluasi pemerintah. Secara teoretis, terdapat kemungkinan titik kritis ketika keyakinan yang semula bertahan berubah menjadi keraguan, bahkan ketidakpercayaan (Glynia et al., 2025). Kepercayaan sendiri kini berada pada titik terendah dalam rangkaian survei Oktober 2025 hingga Agustus 2026, sehingga kepercayaan yang masih lebih tinggi daripada kepuasan tidak menjamin kondisi tersebut akan bertahan.
Berdasarkan analisis tersebut, penulis merekomendasikan tiga hal. Pertama, pemerintah perlu membuktikan kepercayaan yang tersisa lewat kinerja nyata, terutama pada bidang yang dirasakan langsung masyarakat. Selisih antara kepercayaan dan kepuasan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memberi kesempatan kepada pemerintah sambil tetap kritis terhadap hasil kerjanya. Survei Poltracking Agustus 2026 mencatat 51,9% responden menilai reshuffle kabinet perlu dilakukan, dengan alasan utama kinerja menteri yang kurang memuaskan (Poltracking Indonesia, dalam Katadata.co.id, 2026). Evaluasi kinerja menteri yang terbuka penting karena kepuasan yang terbentuk dari kinerja yang dipersepsikan masyarakat turut menopang kepercayaan (Van Ryzin, 2007).
Kedua, pemerintah perlu membangun komunikasi politik yang transparan. Karena masyarakat tidak memproses seluruh informasi yang tersedia, informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses membantu terbentuknya evaluasi politik yang lebih utuh. Cara penyampaian informasi juga memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menggunakannya dalam membentuk penilaian (Kam, 2023).
Ketiga, masyarakat perlu mengakses informasi yang lebih beragam agar tidak hanya mencari informasi yang sesuai dengan keyakinannya, mengingat keyakinan sebelumnya memengaruhi penerimaan informasi. Mendukung pemerintah tidak harus berarti menerima seluruh kebijakan, sebagaimana kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintahan secara keseluruhan (Chong & Mullinix, 2022).
Melebarnya selisih antara kepercayaan dan kepuasan publik sejak pertengahan 2026 menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja tidak selalu, atau belum tentu segera, berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Melalui perspektif Easton, political information processing, dan motivated reasoning, fenomena ini dapat dipahami sebagai hasil dari perbedaan sifat kedua penilaian tersebut serta cara masyarakat menerima dan menafsirkan informasi politik berdasarkan keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya (Easton, 1975; Kam, 2023; Chong & Mullinix, 2022).
Namun, kepercayaan politik tidak bersifat permanen. Karena dipengaruhi oleh evaluasi kinerja serta kondisi politik yang lebih luas (Citrin & Stoker, 2018), kepercayaan yang masih lebih tinggi daripada kepuasan lebih tepat dipahami sebagai modal yang sedang menipis, bukan tanda aman. Pemerintah tidak cukup mempertahankan kepercayaan publik; ia perlu membuktikannya lewat perbaikan kinerja yang meningkatkan kepuasan masyarakat.
Daftar pustaka :
Afu.id. (2026). Kepuasan Prabowo-Gibran terus merosot ke 55 persen, survei Poltracking: Warga tuntut reshuffle, harga bahan pokok tak terjangkau. https://afu.id/nasional/kepuasan-prabowogibran-terus-merosot-ke-55-persen-survei-poltracking-warga-tuntut-reshuffle-harga-bahan-pokok-tak-terjangkau
Chong, D., & Mullinix, K. J. (2022). Rational choice and information processing. In D. Osborne & C. G. Sibley (Eds.), The Cambridge handbook of political psychology. Cambridge University Press.
Citrin, J., & Stoker, L. (2018). Political trust in a cynical age. Annual Review of Political Science, 21, 49–70.
Easton, D. (1975). A re-assessment of the concept of political support. British Journal of Political Science, 5(4), 435–457.
Glynia, N., Manalis, G., & Xefteris, D. (2025). Trust dynamics in electoral competition. European Economic Review, 179, Article 105125.
Kam, C. D. (2023). Information processing. In L. Huddy, D. O. Sears, J. S. Levy, & J. Jerit (Eds.), The Oxford handbook of political psychology (3rd ed.). Oxford University Press.
Katadata.co.id. (2026, September 1). Poltracking: Survei kepercayaan Prabowo-Gibran turun terus, terbaru 63,2%. https://katadata.co.id/berita/nasional/6a96811166158/poltracking-survei-kepercayaan-prabowo-gibran-turun-terus-terbaru-63-2
Kompas.com. (2026, August 31). Survei Poltracking Indonesia: Tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran. https://nasional.kompas.com/read/2026/08/31/13302411/survei-poltracking-indonesia-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-prabowo-gibran
Van Ryzin, G. G. (2007). Pieces of a puzzle: Linking government performance, citizen satisfaction, and trust. Public Performance & Management Review, 30(4), 521–535. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576300403
0 Komentar