Tanamonews.com – Sebanyak 49 pasangan suami istri di Kota Bukittinggi mengikuti program sidang isbat nikah terpadu yang digelar Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Pengadilan Agama Bukittinggi, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi tersebut turut didukung Kantor Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi.
Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan bagi pasangan yang telah menikah secara agama Islam, namun belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan, berdasarkan hasil pendaftaran dan verifikasi administrasi Pengadilan Agama, terdapat 49 pasangan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang isbat nikah.
Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Bukittinggi menurunkan tujuh orang hakim beserta panitera pengganti, didukung petugas KUA dari seluruh kecamatan serta tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny. Yesi Endriani Ramlan, menyampaikan bahwa program isbat nikah merupakan salah satu program turunan dari Sekolah Keluarga.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membantu masyarakat memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Salman, menjelaskan, melalui layanan satu hari atau one day service, pasangan yang permohonan isbat nikahnya dikabulkan majelis hakim dapat langsung memperoleh salinan penetapan pengadilan, buku nikah dari KUA, serta dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga baru dan akta kelahiran anak.
Wali Kota Bukittinggi, melalui Sekretaris Daerah Rismal Hadi, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program tersebut. Ia berharap melalui isbat nikah terpadu, masyarakat mendapatkan kepastian hukum, sementara hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga dapat terlindungi. Program ini juga diharapkan menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengurangi angka pernikahan yang belum tercatat secara resmi. (Vj)







0 Komentar