PIMRED : ROBBY OCTORA ROMANZA (WARTAWAN UTAMA)

6/recent/ticker-posts
"SEBAR LUASKAN INFORMASI KEGIATAN DAN PROMOSI USAHA ANDA DISINI"

Sengketa Lahan Sport Center Koto Padang Memanas, Kehadiran Disdik Dharmasraya tanpa Dokumen SPT Picu Polemik Prosedur Hukum

Tanamonews.com, Dharmasraya – Di tengah bergulirnya proses peradilan perdata atas sengketa tanah ulayat di kawasan Sport Center Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya, kemunculan rombongan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat bersama personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lokasi perkara pada Sabtu (21/11/2026) memantik gelombang pertanyaan publik. 

Aktivitas di lapangan tersebut kini disorot tajam terkait transparansi administrasi dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap prosedur hukum yang sedang berjalan. Berdasarkan pantauan serta informasi yang dihimpun di lapangan, rombongan yang disebut dipimpin oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Ibnu Syahid, S.Pd.I., M.A., mendatangi kawasan tanah ulayat Koto Padang dengan agenda pengambilan sampel tanah.

Langkah teknis tersebut disebut-sebut merupakan bagian dari tahapan rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional. Namun, alih-alih berjalan mulus, aktivitas tersebut langsung mendapat penolakan keras dari sejumlah warga yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah ulayat. Warga menilai kehadiran aparatur pemerintah di atas lahan yang berstatus status quo atau masih menjadi objek sengketa di pengadilan patut dipertanyakan dasar legalitasnya.

Tanda Tanya Surat Perintah Tugas (SPT)

Ketegangan sempat mewarnai lokasi kegiatan ketika warga mempertanyakan dokumen administratif berupa Surat Perintah Tugas (SPT) serta bukti koordinasi sebelum rombongan memasuki area sengketa. Menurut keterangan warga di lokasi, dokumen penugasan resmi tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh pihak rombongan. Penjelasan yang diterima warga justru merujuk pada komunikasi informal melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp.

Situasi yang sempat memanas akibat keberatan warga akhirnya dapat diredam sehingga tidak berujung pada bentrokan fisik. Kendati demikian, aktivitas pengambilan sampel tanah terpaksa dihentikan atas desakan masyarakat yang menuntut kejelasan prosedur.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keberadaan SPT bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen legalitas yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan kedinasan di lapangan—terlebih jika menyangkut objek yang tengah berproses secara hukum. Meski belum diperlihatkannya SPT di lokasi tidak serta-merta menyimpulkan adanya pelanggaran hukum atau ketiadaan dokumen tersebut, hal ini menyisakan ruang gelap informasi yang wajib diklarifikasi secara terbuka oleh instansi terkait.

Ujian Penghormatan Proses Peradilan

Persoalan di kawasan Sport Center Koto Padang ini bukanlah perkara sengketa biasa. Lahan yang dipersoalkan masyarakat diperkirakan mencakup area seluas kurang lebih 250 hektare. Saat ini, sengketa perdata atas tanah tersebut telah resmi terdaftar dan tengah bergulir di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2026/PN PPj.

Gugatan perdata tersebut diajukan oleh Mukhlis, Samsuherdi, Jamaluddin, dan Musliadi melalui kuasa hukum mereka dari Law Firm PAS & Partners, Adv. Arce Sagitarius, S.H., M.AD. Dalam persidangan, para penggugat berupaya membuktikan dalil dan argumentasi hukum terkait hak ulayat masyarakat Koto Padang.

Koordinator pihak masyarakat, Samsu Hardi, menegaskan bahwa warga pada prinsipnya tidak bermaksud menghambat program pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, ia meminta pemerintah daerah menghormati proses peradilan yang tengah berlangsung dan tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi memicu konflik horizontal baru sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menanti Klarifikasi Resmi Pemkab Dharmasraya

Program pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional memang membawa misi mulia bagi kemajuan pendidikan masyarakat. Akan tetapi, eksekusi di lapangan tetap menuntut kehati-hatian, kepastian status hukum lahan, serta komunikasi sosial yang transparan agar niat baik pembangunan tidak terjebak dalam maladministrasi maupun polemik hukum.

Peristiwa pada Sabtu (21/11/2026) ini meninggalkan sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban resmi dari Dinas Pendidikan, Satpol PP, maupun Pemerintah Kabupaten Dharmasraya:

  1. Apakah kegiatan pengambilan sampel tanah tersebut telah dilengkapi dokumen SPT yang sah, dan pejabat mana yang menerbitkannya?
  2. Sejauh mana ruang lingkup kegiatan teknis tersebut—apakah sebatas survei awal atau sudah masuk tahapan persiapan fisik pembangunan?
  3. Mengapa tidak dilakukan pemberitahuan atau koordinasi formal terlebih dahulu dengan pihak penggugat maupun masyarakat yang mengklaim hak ulayat di lokasi sengketa?

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Satpol PP, serta jajaran Pemkab Dharmasraya guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab resmi demi keberimbangan informasi sesuai amanat Undang-Undang Pers. (DR)

Posting Komentar

0 Komentar





Selamat datang di Portal Berita, Media Online : www.tanamonews.com, atas nama Redaksi mengucapkan Terima kasih telah berkunjung.. tertanda: Owner and Founding : Indra Afriadi Sikumbang, S.H. Tanamo Sutan Sati dan Pemimpin Redaksi : Robby Octora Romanza