Jakarta – Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) selenggarakan Rakernas Pertama.
Tanamonews.com | Dengan tema “Mensinergikan Program Pembangunan Bangsa Serta Mengawal Kebijakan Pemerintah Dengan Cara Elegan Dan Transparan”.
Acara berlangsung di anjungan Sultra TMII dari (21- 23/2/ 2020) mengusung slogan “buat program go publik”, dihadiri pengurus cabang seluruh Indonesia, seperti dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, termasuk Aceh, Papua dan wilayah lainnya.
Acara yang dirangkai seminar itu menghadirkan pembicara Brigjen. Dadang Hartanto (Bareskrim) utusan atau perwakilan Kapolri dan pembicara dari Dewan Pers Indonesia.
“Ini momentum untuk meningkatkan persaudaraan sesama pengurus, anggota LP-KPK seluruh Indonesia. Juga penajaman program kerja yang diintegrasikan penanganan kerukunan bangsa terutama program pemerintah,” ujar Ketua Umum Andi Aro pada yang dilansir dari Celebes.id, Sabtu (22/2/2020).
Menurutnya, ada beberapa program yang paling utama dikawal oleh LP KPK, seperti Dana Desa, Dana Bos, instansi pemerintah pusat dan seluruh instansi pemerintah daerah.
Dalam pengawalan tersebut banyak ditemukan persoalan seperti Dana Desa, Dana BOS, Dana Hibah, anggaran pemerintah pusat sampai di tingkat daerah. Beberapa temuan kasus-kasus penyelewengan dana didaerah sudah disampaikan ke pihak terkait di tingkat pusat.
Ditingkat pusat misalnya, LP KPK akan bermitra dengan kementerian. Sedangkan pengurus, komisi daerah dan komisi cabang akan bermitra dengan gubernur dan instansi terkait. Kabupaten/Kota bermitra dengan bupati dan instansi terkait.
“Harapan kami, adanya Rakernas ini LP KPK bisa memperkuat eksistensi atau keberadaan organisasi bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama pemerintah kabupaten kota, provinsi yang ada. Juga penguatan SDM LP KPK seluruh Indonesia, “pungkas Andi.
Sementara itu, Brigjen Dadang Hartanto memaparkan terkait bidang hukum. Katanya, untuk menghindari komplik antar kelompok maka diutamakan kerjasama mengatasinya, seperti yang dilakukan oleh Polri dengan LP KPK.
Kemudian, Kamtibmas menegakan hukum, melakukan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat dalam permasaalahan. Jika hal itu teratasi maka wilayahnya aman, “Kita tidak terlepas dari penegakan hukum, “ujarnya.
Penegakan hukum menjadi kontribusi daerah harus memiliki konsep, Pertama, menciptakan keadilan dan Kedua, menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum ini memberikan manfaat untuk kesejahteraan, kemajuan bangsa.
Wakil Presiden Amerika mengatakan, penjara itu tidak cukup, polisi pun tidak akan cukup berapa pun jumlah personilnya, pengadilan menegakan hukuman pelaku kejahatan juga tidak cukup kalau tidak didukung oleh masyarakat.
“Artinya, basis kekuatan penyelenggaraan penegakan hukum itu ada pada masyarakat. Kalau masyarakatnya baik maka tidak mungkin berbuat jahat,” ujar Dadang. IN/CI/003.
1 Komentar
Terimakasih sudah posting berita LP.K-P-K.
BalasHapus