Tanamonews, Jakarta - Semenjak Kamis, (1/9) kemarin, pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM). Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyebut, jumlah anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 24,17 Triliun dimana Rp 12, 4 Triliun diantaranya akan dialokasikan untuk banson dalam bentuk BLT.
Menanggapi Hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menegaskan, pengasawan dalam penyaluran Bansos ini harus ditingkatkan, guna menghindari tangan-tangan nakal dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kita meminta seluruh pihak, agar ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran bansos ini. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab, atau pihak manapun yang memotong bansos, sehingga tak lagi sesuai jumlah yang seharusnya diterima masyarakat. Saya minta kita semua mengawasi, jangan sampai ada yang disunat,” ujar Lisda kepada Media, Jum’at (3/9).
Selaku anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementrian Sosial, Lisda juga mewanti-wanti petugas terkait persoalan data, yang terus menjadi polemik.
“Kita peringatkan lagi soal data, jangan sampai ada temuan lagi manipulasi data, sehingga yang menerima bukanlah yang berhak dan menjadi tidak tepat sasaran. Termasuk dengan data ganda, jangan ada petugas yang coba-coba bermain disini,” tegas Lisda.
Terkait BLT yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, Lisda mengaku cukup senang mendengar kabar tersebut, khususnya untuk menjaga daya beli masyarakat, sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.
“Dengan adanya BLT ini, tentunya untuk meningkatkan data beli masyrakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Kita mendukung program ini, karena memang berpihak pada rakyat kecil, dibandingkan dengan subsidi BBM yang fakta dilapangan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang sudah berkecukupan,” tutur anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem tersebut.
Politisi asal Sumatera Barat tersebut juga berharap pemerintah konsisten dalam Menjalankan program termasuk dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 24, 17 triliun.
“Semoga BLT BBM tersebut benar-benar akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai Rp600.000. Termasuk konsisten dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 24,17 Triliun tersebut,” pungkasnya. (Bee)
0 Komentar