TANAMONEWS - Pemerintah menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) di 2023. Bansos yang dihapus yakni bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan matang. Lisda menilai kondisi perekonomian masyarakat belum terlalu pulih pasca pandemi dan kenaikan harga bbm.
“Ya kita minta pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan sangat matang, karena situasi ekonomi masyarakat masih belum cukup pulih. Tentu rakyat masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, agar perputaran perekomian kembali berjalan dengan baik,” ungkap Lisda.
Pemerintah beralasan bansos dihapus karena sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini, seperti meredanya pandemi covid-19 hingga mulai turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.
Anggota Fraksi Nasdem tersebut juga berharap, situasi ekonomi yang berdampak pada sosial semakin kondusif sehingga masyarakat bisa kembali bergairah berusaha dan bekerja.
“Jika memang harus dihapuskan dengan alasan yang disampaikan diatas, tentunya dapat dipahami, namun penetapannya jangan terburu-buru sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dan mempersiapkan diri. Karena dengan kondisi ini kita hanya bisa berharap situasi ekonomi semakin kondusif, sehingga masyarakat kembali bergairah dalam berusaha dan bekerja untuk pening ajaran ekonomi,” jelasnya.
Politisi asal Sumatera barat tersebut juga mengusulkan agar pemerintah tetap tetap menyiapkan berbagai skenario bansos jika sesewaktu situasi emergensi kembali terjadi dalam perekonomian kita karena dunia masih dilanda ketidakpastian.
“Jika pun ada program bansos lagi betul-betul dipakai untuk hal-hal yang sangat penting dan menyasar kepada mereka yang benar-benar miskin. Serta program sosial untuk sektor kesehatan seperti vaksinasi covid-19 gratis tetap dilanjutkan,” pungkasnya.(Bee)
0 Komentar