Tanamonews.com, Jakarta – Untuk meningkatkan kualitas layanan loket pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan pengetahuan produk dan perhotelan bagi petugas loket. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara layanan loket dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
"Ini perlu adanya penilaian ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pelatihan khusus product knowledge atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah perhotelan . Kombinasi dua ini penting," ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
Menurut Menteri Nusron, pemahaman keseragaman terhadap produk layanan yang didukung dengan keramahtamahan yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat. “Jadi makanya ini perhotelan tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” ujarnya. Ia menambahkan, langkah pelatihan tersebut penting dilakukan mengingat dalam beberapa kunjungan pelatihan ke daerah, masih ditemukan tantangan pelayanan yang terjadi di antara petugas loket dan back office . “Nantinya petugas loket dan front office diberi pelatihan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena front end kita kan di situ,” kata Menteri Nusron.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pelatihan khusus bagi petugas loket, diperlukan juga penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada para petugas pelayanan di lapangan. "Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manajer loket dan back office . Itu dulu ditugaskan untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman)," terang Virgo Eresta Jaya.
Dalam kegiatan pelatihan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan kemajuan pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dibawakan oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
0 Komentar