Tanamonews.com - Pemerintah Kota Solok bersama DPRD Kota Solok resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut menjadi tonggak penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah sebelum Ranperda diajukan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan itu ditandai dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok yang dihadiri langsung Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, bersama Wakil Wali Kota H. Suryadi Nurdal, di Ruang Sidang DPRD Kota Solok, Rabu (15/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, didampingi Wakil Ketua DPRD Amrinof Dias Dt. Ula Gadang dan Mira Harmadia, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kota Solok Dr. Desmon, unsur Forkopimda, anggota DPRD, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Wali Kota, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Persetujuan bersama ini merupakan tahap akhir dari rangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah disepakati DPRD dan Pemerintah Kota Solok, dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui proses tersebut, Pemerintah Kota Solok menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan persetujuan bersama ini, proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan evaluasi pemerintah provinsi sebelum nantinya ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Solok.YM
0 Komentar