Bukittinggi, Tanamonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus menggencarkan program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 untuk meningkatkan literasi demokrasi, menolak politik uang, dan melawan golput di tengah masyarakat.
Kali ini Sosialisasi dilaksanakan di Kota Bukittinggi, yang dipusatkan di aula Istana Bung Hatta, Senin 14 September. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, yang menghadiri secara langsung kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berkelanjutan tersebut menyampaikan Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan merupakan salah satu dari tiga program prioritas KPU Pusat di tahun 2026 pasca-Pemilu.
Tiga fokus utama tersebut meliputi Pendidikan Pemilih (khususnya segmen pemula, kelompok rentan, dan marjinal), Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta Penguatan/Integrasi Sistem Informasi Pemilu. Betty, menyampaikan bahwa, Sekitar 23,49% atau kurang lebih 24% pemilih terdaftar di Sumatera Barat tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada Pemilu 2024. Angka partisipasi pemilih di Sumbar pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 76,51%, yang berarti hampir seperempat pemilih memutuskan tidak datang ke TPS.
Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Sumbar termasuk daerah yang tingkat partisipasi terendah, hanya mencapai 57,15 persen dari total 4.103.084 daftar pemilih tetap (DPT). Angka ini jauh dibawah target awal sebesar 75 persen yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan partisipasi maka KPU RI gencar melakukan sosialisasi, Sosialisasi menyasar pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, serta organisasi mahasiswa.
Betty menekankan bahwa esensi demokrasi adalah menjalankan fungsi kedaulatan rakyat. Hak pilih warga negara diserahkan kepada wakil rakyat demi kebaikan bersama. Pada sosialisasi tersebut, Betty juga mengajak masyarakat Cek DPT Dini. KPU menghimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa hak pilihnya sedini mungkin melalui laman resmi cek dpt online.kpu.go.id. Pengecekan ini disarankan untuk dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu dimulainya tahapan pemilu atau pilkada berikutnya, tambahnya.
Suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama kesadaran dari para pemilih itu sendiri, guna menjaga keberlanjutan kualitas demokrasi Indonesia. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan turut dihadiri Komisioner KPU Sumbar dan KPU Kota Bukittinggi. (Dina)
0 Komentar