 |
| Oleh Irwan Prayitno |
Tanamonews.com | Pada 22 April 2019 saya membuka acara pelatihan untuk meningkatkan kemampuan lembaga/ormas perempuan dalam rangka meningkatkan keikutsertaan perempuan di bidang pembangunan dan pemberdayaan gender.
Dari acara tersebut didapati informasi bahwa indeks pembangunan gender (IPG) Sumbar berada di urutan dua teratas se-Indonesia. Namun indeks pemberdayaan perempuannya (IDG) ada di urutan ke-28 se-Indonesia. Dua data ini menunjukkan kondisi yang bertolak belakang.
Biasanya, jika IPG naik, maka IDG juga naik. Dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Atau posisi antara IPG dengan IDG tidak terlalu jauh.
Mengapa perbedaan yang menyolok tersebut antara IPG dengan IDG terjadi di Sumbar? Jawabannya adalah faktor budaya. Inilah bedanya etnik Minang.
IPG menggambarkan peran perempuan di tengah masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, budaya, agama, dan ekonomi.
Hal ini juga bisa dilihat dari perempuan di Minangkabau yang berposisi sebagai bundo kanduang, yang sejalan dengan sistem matrilineal. Di mana peran ibu, dominan dalam keluarga.
Termasuk juga turut aktif dalam membangun ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, agama di tengah keluarga dan masyarakat. Atas dasar inilah, perempuan di Minangkabau mendapat penilaian positif. Sehingga peran perempuan di Sumbar dalam IPG berada di urutan kedua nasional.
Sementara dalam IDG, indikator partisipasi perempuan dilihat dari peran aktifnya dalam bidang politik atau kekuasaan. Misalnya, kiprah perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif.
Sebagai contoh hasil Pemilu 2014, di DPRD Provinsi persentase anggota dewan perempuan adalah sembilan persen. Di DPR RI, dari 14 anggota dewan dapil Sumbar hanya satu perempuan, atau jika dibuat persentase sebesar tujuh persen.
Demikian juga untuk jabatan bupati, wali kota, dan gubernur, di Sumbar. Belum ada satu orang pun perempuan yang menjadi kepala daerah. Berbeda dengan kondisi di pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
Dan sebab perempuan Minangkabau tidak ada yang menjadi kepala daerah adalah faktor budaya, bahwa posisi perempuan sebagai bundo kanduang, bukan sebagai pemimpin di eksekutif maupun legislatif. Maka, partisipasi perempuan di Minangkabau tidak begitu besar dalam kekuasaan dan politik.
Ini terjadi tidak hanya di lembaga eksekutif dalam hal kepala daerah, bahkan pejabat eselon dua di provinsi atau kota/kabupaten di Sumbar pun jarang dipegang oleh perempuan, meskipun sudah ada yang berpartisipasi di sini. Kesulitan untuk mencari pejabat eselon dua dari perempuan karena mereka sendiri yang enggan untuk berada di posisi tersebut.
Pengalaman saya, yang mencoba memberikan peluang kepada perempuan yang memiliki potensi bagus ternyata mendapat penolakan. Alasannya adalah tidak menginginkan jabatan puncak.
Ada juga yang sudah menjabat eselon dua dan akan diperpanjang, dia menolak dengan alasan ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Hal ini menjelaskan bahwa faktor budaya yang ada di Minangkabau menyebabkan perempuan terlihat enggan berpartisipasi dalam kekuasaan.
Selain itu, faktor budaya juga menjelaskan mengapa angka pengangguran di Sumbar tinggi, sementara kemiskinan rendah. Padahal seharusnya, jika kemiskinan rendah maka pengangguran juga tidak tinggi.
Dalam acara Musrenbangda RKPD tingkat provinsi 9 April 2019, hal ini juga sempat ditanyakan oleh perwakilan Bappenas dan Kemendagri yang hadir di acara tersebut. Selama ini angka pengangguran Sumbar (5,55% per Agustus 2018) cenderung berada sedikit di atas angka nasional (5,34% per Agustus 2018) , dan angka kemiskinan di Sumbar (6,55% per September 2018) cenderung lebih rendah dari angka nasional (9,82% per September 2018).
Sementara itu gini ratio di Sumbar menunjukkan kondisi yang masih bagus (0,305 per September 2018), sehingga tidak terjadi kesenjangan yang lebar di masyarakat. Gini ratio Sumbar ada di tingkat rendah, orang kaya dan orang miskin tidak terlihat perbedaan mencolok. Tidak ada yang sangat kaya, dan tidak ada yang sangat miskin.
Jika berbicara mengenai pengangguran dan kemiskinan yang dikaitkan dengan budaya, bisa dilihat dari besarnya kucuran anggaran infrastruktur senilai puluhan triliun dari APBN dan APBD provinsi, kabupaten/kota di Sumbar. Untuk pembangunan infrastruktur ini banyak diisi oleh pekerja dari luar Sumbar. Bukan karena tidak ada pekerja dari Sumbar, tetapi tidak mau menjadi pekerja kasar.
Demikian juga, tidak ada yang mau menjadi buruh pabrik dengan upah minimum regional (UMR) dengan waktu terikat. Jika pun ada “buruh”, itu adalah buruh tani, buruh tekstil, buruh perkebunan, buruh peternakan, pelayan dan tukang masak di restoran, yang di situ berlaku sistem bagi hasil.
Orang Minang lebih memilih mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang waktunya bebas walaupun masuk kategori menganggur dari segi jam kerja, tetapi bisa mendapatkan pendapatan lebih dari nilai UMR dalam sebulan. Maka tidak heran jika angka pengangguran sedikit tinggi dari Nasional tetapi kemiskinan jauh rendah dari Nasional.
Kemudian, bedanya etnik Minang adalah tidak berminat kepada money politic (politik uang). Selama saya mengikuti pemilu legislatif dan pilkada, saya amati bahwa orang Minang tidak menyukai politik uang. Orang Minang lebih memilih pilihannya sendiri ketimbang menerima politik uang.
Jika pun ada yang menerima politik uang, belum tentu mengikuti ajakan yang memberi. Orang Minang memiliki harga diri dan gengsi, seperti ungkapan; “kok kayo awak indak mamintak, kok pandai awak indak batanyo, kok bagak awak indak malawan, kok rancak awak indak ka nio”. Pengaruh tokoh atau lembaga juga tidak signifikan untuk bisa mempengaruhi pilihan masyarakat.
Berdasarkan hasil survei LSI pada Oktober 2015 di Sumbar, 84,35% masyarakat menganggap kurang/tidak wajar adanya pemberian dalam rangka memilih gubernur. Kemudian, hanya 4,1% masyarakat akan memilih calon kepala daerah jika diberi uang 200.000 rupiah. Dan jika diberi 50.000 rupiah hanya 2,7% masyarakat yang akan memilih calon kepala daerah.
Selain itu, masyarakat juga kurang yakin pasangan calon kepala daerah akan membagikan money politic di pilkada 2015. Masyarakat juga tidak akan memilih calon lain yang melakukan money politic, dan akan tetap memilih calon pilihan mereka meskipun tidak melakukan money politic.
Sementara jika ada imbauan dari politisi, parpol, tokoh atau lembaga, untuk memilih calon tertentu, maka ini tidak memberikan pengaruh signifikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya.
Dan jangankan politik uang, perjuangan aspirasi alokasi anggaran oleh anggota dewan secara konstitusional untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan pertanian, hibah, bansos, bantuan pendidikan, bantuan untuk pengusaha UMKM dan lainnya tidak memberikan pengaruh terhadap pilihan masyarakat untuk memilih anggota dewan tersebut di Pemilu berikutnya.
Ini karena masyarakat ingin memilih karena keputusan sendiri yang mencerminkan harga diri dan gengsinya, bukan dorongan pihak lain yang berupa iming-iming uang atau hadiah.
Selain itu bedanya etnik Minang adalah memiliki standar kepuasan tinggi dalam memilih kepala daerah. Beberapa kepala daerah yang saya tahu prestasinya dalam memajukan wilayahnya dalam pilkada berikutnya (Pilkada 2015) tidak terpilih lagi.
Dalam tulisan saya di koran terbitan Sumbar maupun ketika memberikan sambutan di rapat koordinasi dengan kepala daerah, saya kerap mengapresiasi prestasi yang telah dicapai oleh para kepala daerah tersebut. Saya tidak hanya tahu, tapi juga merasakan dan melihat perubahan yang positif di wilayah mereka ketika saya berkunjung ke daerah tersebut.
Fenomena ini juga sejalan dengan indeks kebahagiaan rakyat Sumbar yang pernah menjadi populer karena disandingkan dengan indikator kuantitatif seperti pendapatan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan lainnya. Dalam indeks kepuasan tersebut sempat terungkap bahwa masyarakat belum puas jika hanya tamat S1 dan minimal harus tamat S2.
Selain itu, budaya merantau juga menjelaskan bahwa orang Minang ingin mendapatkan kepuasan yang tinggi untuk hidup mereka. Maka, karena masalah kepuasan yang tinggi ini bisa menjadi penyebab banyaknya kepala daerah petahana tidak terpilih kembali.
Pada pilkada 2005 Masriadi Martunus selaku petahana (Tanah Datar) tidak terpilih kembali. Kemudian di Pilkada 2008, Mahyuddin yang juga petahana (Kota Pariaman) juga tidak terpilih kembali.
Pada pilkada 2010, hanya dua orang kepala daerah petahana saja yang terpilih lagi, yaitu Nasrul Abit (Pesisir Selatan) dan Shadiq Pasadigoe (Tanah Datar). Selebihnya tidak terpilih seperti Yusuf Lubis (Pasaman), Sahiran (Pasaman Barat), Gusmal (Kab. Solok), Marlon Martua (Dharmasraya), Sjafrizal (Solok Selatan), dan Marlis Rahman (Sumbar).
Pada pilkada 2015, para kepala daerah petahana pun banyak yang tidak terpilih kembali. Demikian juga dengan caleg yang maju kembali di pemilu 2014, dari pengamatan saya tidak lebih dari 30% dari anggota dewan yang petahana, yang kemudian terpilih kembali.
Masyarakat yang memiliki standar kepuasan tinggi menginginkan kepala daerah yang baru, anggota dewan yang baru, ingin adanya perubahan, atau sesuatu yang baru. Masyarakat Minang memiliki budaya egaliter, di mana pemimpin hanya ditinggikan seranting, didulukan selangkah saja.
Dalam hubungan antara masyarakat dengan kepala daerah, tidak muncul budaya patron-klien.
Dalam Pilkada 2015, petahana yang tidak terpilih merupakan kepala daerah yang memiliki prestasi. Di antaranya: Adi Gunawan (Dharmasraya), adalah bupati tercepat yang mengeluarkan wilayahnya dari kabupaten tertinggal, pertumbuhan ekonominya tertinggi di Sumbar, dan mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran dengan baik, serta pembangunan infrastruktur banyak dilakukan di masanya.
Benny Utama (Pasaman), berhasil mengurangi belanja pegawai untuk dialokasikan kepada pembangunan, berprestasi di bidang lingkungan hidup, pemerintahan dan sangat terasa pembangunan di masanya.
Irzal Ilyas (Kota Solok), dalam sebuah tulisan di koran saya mengapresiasi pelayanan publik di masanya yang cukup bagus, serta banyak mendapat penghargaan.
Ismet Amzis (Bukittinggi), banyak mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
Dan di Pilkada 2018, Ali Yusuf (Sawahlunto) juga tidak terpilih meskipun berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pembangunan UMKM dan sektor pariwisata.
Selain itu, wakil kepala daerah petahana yang maju untuk meraih posisi kepala daerah pun banyak yang tidak terpilih di pilkada 2015. Padahal mereka juga berprestasi. Seperti Editiawarman (Pesisir Selatan), Desra Ediwan (Kab. Solok), Asyirwan Yunus (50 Kota), dan (Syamsul Bahri Payakumbuh, 2012).
Inilah bedanya etnik Minang dengan kekhasan budayanya, baik yang ada di Sumbar, maupun di rantau. Perempuan di Minangkabau lebih dominan dalam pembangunan gender di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama, ekonomi dibanding berada di kekuasaan dan politik.
Mereka lebih cenderung memposisikan diri sebagai bundo kanduang. Orang Minang memiliki independensi dan gengsi, egaliter dan tidak patron-klien, serta ingin perubahan dan standar kepuasan tinggi, baik untuk kebaikan dirinya (merantau, pendidikan, kehidupan) maupun untuk kebaikan wilayahnya (pilkada, pileg).
Dan tentu saja masyarakat etnik lainnya di Indonesia juga punya perbedaan budaya dengan etnik Minang. Maka, setiap budaya yang ada di Indonesia tidak bisa disebut lebih buruk atau lebih baik, karena lahir dan berkembang di tengah kondisi yang berbeda. Keragaman budaya ini merupakan cerminan Bhineka Tunggal Ika.
Allah Swt dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 13 juga telah berfirman bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Hidup dengan budaya yang berbeda memang sudah ditakdirkan Tuhan, agar manusia saling menghormati dan mengasihi sesamanya. (In*)
0 Komentar