Tanamonews.com - Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Ahmad Fadly S.Psi mengikuti High Level Meeting (HLM) Triwulan 1 Tahun 2026 bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan BI, Kamis (22/1/2026)
Rapat yang dipimpin Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, juga dihadiri Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Bulog, BPS, OPD terkait dan Kepala Daerah se-Sumbar. Pada rapat tersebut berfokus pada evaluasi kinerja TPID di seluruh daerah dalam merespons kondisi terkini, terutama dampak bencana hidro meteorologi yang melanda berbagai wilayah di Sumbar. Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas langkah antisipatif menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2026 yang berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya mengatakan, High Level Meeting TIPD Triwulan I Tahun 2026 ini bertemakan sinergi pengendalian harga pangan pasca bencana serta persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.
“Sumatera Barat menghadapi dampak kerusakan lahan pertanian, peternakan, perikanan serta infrastruktur irigasi dan jalan akibat bencana alam yang terjadi baru-baru ini. Kondisi ini tentu akan memengaruhi pasokan pangan menjelang momentum peningkatan konsumsi, yaitu bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itu, kita harus memperkuat koordinasi antara TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota,“ ungkapnya. Disampaikan Mahyeldi, dari data yang dicermati tiga tahun belakangan, kebutuhan bahan pangan yang memicu inflasi menjelang datangnya bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri, selalu komoditi yang berulang yaitu beras, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging ayam dan telur ayam ras. Terkait hal ini Mahyeldi mengatakan bahwa hal ini bisa dilakukan antisipasi bersama yang efektif dan kepada masyarakat juga diminta untuk tidak panik karena pemerintah akan menyiapkan langkah strategis dalam mengantisipasi persoalan ini.
“Kami minta Pemerintah Kabupaten/Kota segera memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis serta menyusun rencana aksi nyata guna mencegah lonjakan harga dan praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Semoga dengan memaksimalkan langkah – langkah konkret inflasi tetap terkendali dan pengendalian Inflasi di Sumatera Barat pada tahun 2026 akan lebih baik lagi,“ harapnya. Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadly mengatakan bahwa kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Sumbar juga terdampak akibat bencana hidro meteorologi, terutama di kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan kecamatan X Koto. "Ketersedian pangan di Tanah Datar cukup terpengaruh karena bencana, dimana tiga daerah penghasil beras dan holtikultura akibat bencana lahan persawahan seluas 400 hektar, 50 hektar holtikultura dan ratusan ternak terdampak," ungkap Wabup.
Lebih lanjut Ahmad Fadly menyampaikan, untuk menjaga stabilitas harga saat ini pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan cadangan beras sebanyak 5 ton. Sementara, khusus untuk 3 kecamatan yang terdampak bencana juga telah mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat sebanyak 28 ton. Kita berharap, dengan langkah strategis yang telah dilakukan ini harga bahan pokok di pasaran tetap stabil. Kita secara intensif juga akan memantau terus kondisi harga bahan pokok di pasaran. Ini kita lakukan untuk mencegah spekulasi harga terutama saat Ramadhan dan Idul Fitri nanti," ujar Wabup. Ahmad Fadly menyampaikan, untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok pemerintah daerah juga akan menggelar operasi pasar murah secara berkala. Ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang terdampak ekonominya pasca bencana.
“Kita akan tetap bersinergi dan berkomitmen untuk menjalankan instruksi TPID Provinsi agar gejolak harga pangan pasca bencana dapat kita tekan, sehingga masyarakat bisa beribadah di bulan Ramadan dengan tenang tanpa dibebani kenaikan harga yang ekstrem," katanya. Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram dalam paparan memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2026 mengalami perlambatan. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3 hingga 4 persen atau berada jauh di bawah target tahun 2025 yang dipatok pada angka 4,4 hingga 5,4 persen. Hal ini diakibatkan dampak kerusakan sektor pertanian akibat bencana hidro meteorologi yang terjadi.
Dia juga berharap pemerintah daerah bisa terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam rangka mengatasi dampak pasca bencana. Di kesempatan tersebut Mohamad Abdul Majid Ikram secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Tanah Datar, yang sudah 5 kali berturut-turut (2021-2025) berhasil meraih penghargaan TPID Award terbaik wilayah Sumatera. "Selamat dan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Tanah Datar karena kembali menerima TPID Award atas keberhasilan menstabilkan inflasi di daerah," pungkasnya.
0 Komentar