Tanamonews.com, Padang - Satu tahun kepemimpinan Mahyeldi - Vasko di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari konteks yang sangat menantang. Bencana beruntun sejak tahun 2024 yang menjatuhkan 67 orang dan memutus sejumlah sarana konektivitas utama belum pulih sepenuhnya, kemudian disusul bencana dengan skala lebih besar pada tahun 2025 dengan korban 264 jiwa yang melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat.
Situasi ini menempatkan Sumatera Barat dalam kondisi compound shock, yaitu guncangan berlapis sebelum proses pemulihan dari bencana sebelumnya tuntas. Dalam kerangka ekonomi regional dan tata kelola pembangunan, kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, stabilitas sosial, serta prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, refleksi kinerja satu tahun ini dibaca dalam perspektif ketahanan (resilience), adaptasi kebijak an, dan kebutuhan intervensi struktural lintas pemerintahan.
1. Kinerja Makro dalam Konteks Krisis
Data makro Sumatera Barat 2025 menampilkan paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi lambat menjadi 3,37 persen (c-to-c), lebih rendah dibandingkan 2024. Dalam kondisi normal, angka ini dapat dimaknai sebagai pelemahan aktivitas ekonomi.Namun dalam konteks Sumatera Barat yang meng alami kerusakan infrastruktur, gangguan distribusi, serta gangguan sektor produktif akibat bencana, fakta bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, indikator kesejahteraan justru meningkat.
Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada tahun 2024 menjadi 5,31 persen pada tahun 2025. Capaian ini men jad kan Sumatera Barat termasuk delapan nasional terbaik dan jauh di bawah rata-rata nasional yang se besar 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang dari sekitar 315 ribu jiwa menjadi 312,30 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan naik menjadi Rp776.517 per kapita per bulan atau meningkat 6,40 persen akibat kenaikan harga komoditas makanan.
Pada saat yang sama, pengeluaran riil per kapita mencapai Rp12,04 juta per tahun atau tumbuh 2,76persen menandakan daya beli yang tetap terjaga.Kondisi pasar kerja juga relatif stabil. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,07 juta orang, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 5,69 persen pada tahun 2024 menjadi 5,52 persen pada tahun 2025, dan kualitas pekerjaan meningkat dengan meningkatnya proporsi pekerja penuh dan formal. Perbaikan tersebut diperkuat oleh distribusi pendapatan yang semakin merata. Rasio Gini membaik dari 0,287 pada tahun 2024 menjadi 0,280 pada tahun 2025, menjadikannya tujuh terbaik nasional dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 0,363.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tetap inklusif meskipun lambat. Struktur ketenagakerjaan turut mengkonfirmasi karakter tersebut. Sektor pertanian menyerap 35,08 persen tenaga kerja, perdagangan kecil dan eceran 18,57 persen dengan tambahan sekitar 38,25 ribu pekerja pada tahun 2025, diikuti penginapan dan makan minum 8,83 persen serta industri pengolahan 7,79 persen. Di sisi kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,43 pada tahun 2024 menjadi 77,27 pada tahun 2025, menempatkannya pada enam terbaik nasional dan di atas rata-rata nasional 75,90.
Capaian ini ditopang oleh peningkatan umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi 2025 tertahan oleh dampak bencana yang mengganggu infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan investasi fisik (PMTB), fondasisosial-ekonomi Sumatera Barat tetap bekerja secara inklusif. Refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi - Vasko saya nunjukkan bahwa stabilitas kesejahteraan dapat terjaga bahkan dalam situasi eksternal yang berat.
Secara agregat, konfigurasi indikator ini menggambarkan satu polayang jelas: fase satu tahun pertama pemerintahan Mahyeldi - Vasko lebih fokus pada stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural dibandingkan akselerasi pertumbuhan yang agresif. Dalam perspektif pembangunan daerah, pendekatan ini dapat dianggap sebagai strategi konsoli datif. Ketika daerah menghadapi tekanan eksternal dan bencana yang berulang, menjaga stabilitas sosial, menekan kemiskinan, mengendalikan kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan menjadi prioritas yang rasional.
Dengan kata lain, tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi – Vasko lebih tepat ditetapkan sebagai fase stabilisasi sosial-ekonomi di tengah krisis, bukan fase ekspansi pertumbuhan. Tantangan ke depan adalah bagaimana fondasi yang diperkuat ini menjadi dasar untuk fase akselerasi berikutnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi perlu direspons melalui peningkatan investasi, percepatan proyekstrategis, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan konektivitas dan daya saing regional.
2. Krisis Berulang dan Tekanan Fiskal Daerah
Ketahanan sosial yang relatif terjaga tersebut sesungguhnya dibangun di atas struktur fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan serius. Bencana tahun 2024 meninggalkan konsekuensi anggaran yang tidak kecil: kerusakan jalan provinsi dan kabupaten/kota, jembatan penghubung antarwilayah, fasilitaspendidi kan, sarana kesehatan, jaringan irigasi, serta organisasi masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi dengan segera. Sebagian infrastruktur bahkan
memerlukan rekonstruksi total, bukan sekadar perbaikan ringan. Kebutuhan pembiayaan yang besar itu belum sepenuhnya tertangani ketika tahun 2025 kembali menghadirkan bencana dengan intensitas dan cakupan yang lebih luas. Akumulasi dua gelombang bencana ini menciptakan apa yang dalam kajian keuangan publik disebut sebagai skenario tekanan fiskal, yaitu situasi di mana kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan simultan dari sisi belanja dan penerimaan. Di satu sisi, tanggap darurat belanja harus segera dicairkan untuk kuasi eva, logistik, perumahan sementara, serta pemulihan layanan dasar.
Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur memerlukan alokasi anggaran jangka menengah yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap membiayai program pembangunan rutin seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta belanja pe gawai dan pelayanan publik lainnya. Tekanan ini diperberat oleh fakta bahwa ruang fiskal daerah pada dasarnya terbatas, ditambah dengan tidak adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Struktur APBD sebagian besar telah terikat pada belanja wajib dan mengikat,sehingga perjanjian untuk melakuka kan realokasi besar-besaran sangat terbatas.
Selain itu, bencana juga berpotensi menekan sisi penerimaan daerah, baik melalui perl ambatan aktivitas ekonomi maupun gangguannya basis pajak dan retribusi. Dengan demikian, pemerintah daerah menghadapi dilema klasik antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat tajam dan kapasitas pembiayaan yang relatif stagnan. Dalam konteks tersebut, langkah penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi sangat strategis.
Penyusunan yang cepat, terverifikasi kerusakan berbasis data, serta diselaraskan dengan standar kementerian teknis menunjukkan adanya kesiapan administratif dan kapasitas kelembagaan yang semakin matang. Hal ini penting karena dalam mekanisme pendanaan nasional, kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan menjadi prasyarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat- Namun kesiapan teknokratik saja tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi risiko berjalan lambat.
Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menghambat lambatnya pemulihan perekonomian daerah. Oleh karena itu, tekanan fiskal yang muncul akibat krisis berulang ini harus dibaca sebagai isu strategis lintas tingkat pemerintahan. Ketahanan sosial yang telah terjaga perlu didukung oleh ketahanan fiskal yang lebih kuat. Dalam konteks inilah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial, agar pemulihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengembalikan fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.
3. Memimpin di Tengah Krisis Bencana
Namun dibalik angka-angka statistik tersebut, publik melihat dimensi kepemimpinan yang lebih personal. Mahyeldi bukan figur baru dalam manajemen krisis. Sejak gempa besar 30 September 2009 saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang, terbiasa berada di garis depan penangananbencana berskala nasional, mengawal tanggap darurat, mengoordinasikan bantuan, hingga pemulihan layanan publik. Pengalaman itu membentuk fondasi kepemimpinannya dalam situasi darurat. Saat menjadi Wali Kota Padang, ia kembali menghadapi banjir besar yang berulang hampir setiap tahun. Dari situlah terbentuk karakter kepemimpinan yang tenang, sistematis, dan berbasis koordinasi lintas sektor.
Dalam setiap krisis, Mahyeldi memahami bahwa stabilitas komando dan kejelasan arah menjadi kunci. Keputusan harus cepat, namun tetap terukur dan berbasis data. Pengalaman panjang inilah yang mem buatnya tidak mudah terguncang ketika Sumatera Barat kembali menghadapi bencana beruntun pada tahun 2024 dan 2025. Namun sorotan besar menarik perhatian Vasko. Datang dari ibu kota dengan latar belakang jaringan nasional yang kuat, awalnya ada keraguan publik. Apakah figur muda dari Jakarta ini siap menghadapi komplek situs bencana Sumatera Barat? Apakah ia akan tergagap atau bahkan shockmenghadapi krisis besar di awal kepemimpinannya?
Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Vasko tidak terlihat gamang, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tandakebingungan. Dalam berbagai media dokumentasi, ia tampak menikmati kehadirannya di tengahwarga, tidur di tenda bersama pengungsi, membawa kendaraan sendiri tanpa protokoler berlebihan di tengah situasi bencana, hadir tanpa jarak.
Bahkan dalam satu momen yang cukup simbolik, ketika para pemimpin lain lengkap dengan sepatu bot dan atribut resmi meninjau lokasi berlumpur, Vasko terlihat santai, nyeker, tanpa alas kaki turun langsung ke lumpur untukmengecek fasilitas umum yang rusak. Gestur itu bukan sekadar spontanitas, tapi sebuah pesan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus membungkus formalitas. Bahwa dalam krisis, empati dan keberanian hadir lebih penting dari pada simbol kekuasaan.
Vasko tidak berdiri di belakang meja tapi berbicara langsung dengan warga, bercengkrama, menghibur, berusaha menjaga semangat para pengungsi. Di tengah krisis besar diawal masa jabatannya, ia justru terlihat menemukan jati dirinya. Bencana itu seolah-olah tidak membuat ragu-ragu, namun justru pemaknaan sebagai pemimpin. Jejaring nasional yang dimilikinya juga tidak berhenti pada simbol. Jaring annya di pemerintah pusat, relawan, dan figur publik nasional berhasil dimobilisasi untuk membantu Sumatera Barat. Bantuan datang lebih cepat, dukungan meluas. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang berbasis jaringan luas.
Bagi sebagian masyarakat, Vasko terlihat seperti Mahyeldi di masa muda; energik, dekat dengan rakyat, dan tidak berada di situasi lapangan. Sementara Mahyeldi membawapengalaman dan ketenangan struktural, Vasko membawa energi dan keberanian lapangan. Dua karakter yang mirip saling melengkapi di tengah krisis bencana.
4. Strategi Program Pelaksanaan Pembangunan
Salah satu agenda strategi dalam satu tahun kepemimpinan ini adalah percepatanpembangunan Flyover Sitinjau Lauik, sebuah simpul konektivitas yang selama ini menjadi titikkrusial sekaligus risiko tinggi bagi mobilitas orang dan barang di Sumatera Barat. Jalur SitinjauLauik memiliki peran vital dalam mendukung distribusi logistik dari dan menuju Kota Padang serta wilayah pedalaman. Namun, karakteristik geometrik jalan yang ekstrem menyebabkan tingginya risiko kecelakaan serta waktu perjalanan.
Masuknya proyek flyover dari tahap perencanaan ke tahap pembangunan merupakan langkah strategi untuk mengatasi hambatan struktural tersebut. Pembangunan ini akan meningkatkan keselamatan transportasi, menjaminkepastian waktu distribusi, serta menurunkan biaya logistik. Dalam jangka panjang, keberadaan jalan layang akan memperlancar arus komoditas pertanian dan perdagang an, menjaga stabilitas harga barang, serta meningkatkan daya tarik investasi karena dukungan konek tivitas yang lebih andal.
Penguatan konektivitas tersebut semakin signifikan dengan adanya kepastian lanjutanpembangunan Jalan Tol Padang - Sicincin, yang akan diperbaiki pada koridor Sicincin - Padang,Panjang – Bukittinggi - Pangkalan, dan selanjutnya tersambung dengan ruas tol menuju Pekanbaru. Koridor ini merupakan bagian dari jaringan Proyek Tol Trans Sumatera dan telah termasuk dalam Strategi Nasional (PSN).
Kepastian ini memberikan sinyal kuat bahwa integrasi Sumatera Barat ke dalam sistem logistik regional Sumatera akan semakin terbuka. Secara struktural, perubahan-perubahan tersebut akan memangkas waktu perjalanan antarwilayah secara signifikan, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan daerah.
Konektivitas yang terhubung langsung dengan koridor ekonomi Riau dan jalur utama Trans Sumatera akan memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai simpul perdagangan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Selain itu, status sebagai PSN memberikan jaminan dukungan regulasi, pembiayaan, serta akselerasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Di wilayah pesisir, pemerataan pembangunan dilakukan melalui revitalisasi kampung nelayan dengan pendekatan terpadu. Program ini mencakup penataan kawasan, peningkatan kualitas perumahan, perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan infrastruktur lingkungan. Intervensi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat produktivitas dan membuka peluang ekonomi berbasis perikanan dan komunitas wisata. Dengan kawasan yang lebih tertata dan layak huni, masyarakat nelayan semakin terintegrasi dalam rantainilai ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Di sektor pertanian, ketahanan terhadap ketahanan pangan diperkuat melalui rehabilitasi irigasi dari Program Inpres Irigasi pada DI Bandar Halim, DI Ladang Laweh, DI Batang Tingkarang, DI Talang Kemuning Jaya, DI Paneh Gadang, DI Batang Tabik, DI Bandar Kubu Banda, dan DI Bandar Rupik. Rehabilitasi jaringan irigasi bertujuan meningkatkan pasokan udara, memperbaiki indeks pertanaman, dan mendorong peningkatan produktivitas lahan. Dengan sistem irigasi yang lebih optimal, kepastian musim tanam meningkat dan kesejahteraan petani dapat diperkuat secara berkelanjutan.
Di bidang perumahan, peningkatan kualitas kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat rendah. Perbaikan sanitasi, drainase, dan akses air minum berkontribusi pada peningkatan kesehatan lingkungan serta stabilitas sosial keluarga.
Pada sektor energi, lanjutan pembangunan PLTMH Patamuan di Kabupaten Pasaman memperkuat pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokal, sementara Program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPBL) memperluas akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani. Akses energi yang lebih merata mendukung kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dan strategi proyek dalam satu tahun ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Penguatan konektivitas melalui jalan layang dan tol, peningkatan produktivitas pertanian melalui irigasi, perbaikan jalan daerah, peningkatan kualitas organisasi, serta perluasan akses energi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.Kepastian proyek-proyek strategi nasional yang mencakup seluruh Sumatera Barat juga menegaskan bahwa arah pembangunan daerah telah selaras dengan agenda transformasi ekonomi nasional.
5. Urgensi Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat
Bencana 2024 belum sepenuhnya pulih ketika bencana 2025 menambah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga organisasi memerlukan perbaikan segera. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi krusial. Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekedar membangun kembali yang rusak, melainkan strategi pemulihan ekonomi.
Setiap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggerakkan sektor konstruksi lokal, menyerap tenaga kerja, menghidupkan UMKM, dan mempercepat perputaran perekonomian di Sumatera Barat. Agar efektif, pelaksanaannya tidak dapat sepenuhnya berakhir. Anggaran pusat perlu dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sehingga pemulihan berjalan cepat dan perekonomian lokal ikut bergerak.
Untuk memastikan pemulihan tidak berlangsung lambat dan berkepanjangan, Sumatera Barat saat ini membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar agenda perbaikan fisik, tetapi instrumen pemulihan ekonomi regional dalam rangka memulihkan konektivitas dan distribusi logistik, menghidupkan kembali sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal, mengaktifkan kembali aktivitas UMKM dan perdagangan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah terdampak.
Dalam perspektif pengganda perekonomian daerah, belanja rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran akan menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap PDRB daerah. Penerapannya tidak seharusnya bersifat sentralistik satu pintu di tingkat kementerian/lembaga pusat saja. Jika seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dikendalikan dan dilaksanakan dari pusat, maka perputaran ekonomi lokal berpotensi tidak optimal.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah skema kolaboratif multi-level governance, yaitu: pemerintah mengalokasikan anggaran, menetapkan kebijakan makro, dan melaksanakan rehabilitasi tasi dan rekonstruksi sesuai kewenangannya; pemerintah provinsi melaksanakan program sesuai ke kewenanganan provinsi (jalan provinsi, SMA/SMK, fasilitas kesehatan provinsi, koordinasi lintas kab/kota); dan pemerintah kabupaten/kota menangani infrastruktur serta fasilitas layanan publik sesuai kewenangan dan nya. Dengan skema ini, tidak hanya terjadi percepatan pelaksanaan, tetapi juga distribusi pekerjaan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta peningkatan sirkulasi perekonomian di Sumatera Barat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip desen ralisasi fiskal dan asas otonomi daerah, sekaligus menjaga akuntabilitas melalui pengawasan terpadu.
6. Dari Pemulihan Menuju Transformasi
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menampilkan bahwa Sumatera Barat mampu menjaga sta bilitas sosial di tengah bencana bencana yang datang berulang sejak tahun 2024 hingga 2025. Kemiskinan tetap terkendali, lonjakan tidak melonjak, dan distribusi pendapatan relatif meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi melambat. Dalam konteks kebencanaan yang berulang, stabilitas seperti ini bukan pencapaian yang sederhana, melainkan mencerminkan kapasitas kebijakan publik yang mampu meredam guncangan agar tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
Namun demikian, pemulihan tidak boleh berhenti pada pendekatan restoratif, hanya mengembalikan kondisi ke titik sebelum bencana. Jika fokusnya hanya pada pemulihan fisik jangka pendek, maka risiko kerusakan berulang akan tetap tinggi dan beban fiskal akan terus berulang di masa depan. Oleh karena itu, fase berikutnya harus bersifat transformasional. Rekonstruksi harus dirancang berdasarkan mitigasi risiko, dengan standar teknis yang lebih kuat, lokasi yang lebih aman, serta desain infrastruktur yang adaptif terhadap ancaman banjir, longsor, dan gempa bumi. Transformasi tersebut juga menuntut integrasi yang lebih tegas antara tata ruang, perencanaan pem bangunan, dan peta kawasan rawan bencana. Pembangunan jalan, jembatan,sekolah, organisasi, hingga kawasan ekonomi tidak boleh lagi dilepaskan dari analisis risiko.
Dokumen perencanaan seperti RTRW dan RPJMD harus menjadi instrumen mitigasi jangka panjang, bukan sekadar dokumen administratif. Di sisi ekonomi, transformasi berarti memperluas dasar setiap tumbuhan agar lebih tahan terhadap guncangan. Hilirisasi sektor pertanian perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Penguatan UMKM harus diiringi akses pembiayaan, digitalisasi, dan integrasi pasar agar sektor ini benar-benar menjadi penyangga perekonomian rakyat. Strategi konektivitas proyek, seperti peningkatan akses jalan danjaringan distribusi, harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan jangka panjang, bukan sekedar proyek infrastruktur semata.
Dengan pendekatan tersebut, pemulihan tidak hanya berarti membangun kembali (membangun kembali yang rusak), melainkan membangun kembali dengan lebih baik dan lebih kuat: membangun lebih baik, lebih tangguh, dan lebih adaptif terhadap risiko masa depan. Diletakkannya makna strategi dari satu tahun kepemimpinan ini: stabilitas telah dijaga, dan fondasi transformasi mulai diletakkan agarSumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi bangkit dengan struktur ekonomi dan tata kelola yang lebih kuat.(Adv)
0 Komentar