Tanamonews.com - Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Sabtu (25/04/2026), menjadi panggung penting bagi penyampaian arah evaluasi dan capaian pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, tampil mewakili Wali Kota dalam menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Bertempat di ruang sidang utama DPRD, suasana berlangsung serius namun penuh perhatian. Sejumlah tokoh penting hadir, mulai dari Ketua DPRD Fauzi Rusli, Wakil Ketua DPRD Amrinof Dias Dt. Ula Gadang dan Mira Harmadia, hingga Sekretaris Daerah Desmon, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan lembaga adat dan masyarakat.
Wawako Suryadi menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan “rapor besar” kinerja Pemerintah Kota Solok selama satu tahun anggaran “Melalui LKPJ ini, kami menyampaikan secara terbuka capaian, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan ke depan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegasnya.
Wawako memaparkan bahwa sepanjang 2025, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program strategis di berbagai sektor, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi pelayanan publik. Wawako juga tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Justru menurutnya, forum paripurna ini menjadi ruang penting untuk menerima kritik dan masukan dari DPRD sebagai representasi rakyat.
Rapat ini sekaligus menandai dimulainya proses pembahasan LKPJ oleh DPRD, yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut akan menjadi pijakan penting dalam memperbaiki kinerja pemerintahan di tahun-tahun mendatang. Lebih dari sekadar agenda formal, penyampaian Nota Pengantar LKPJ ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Solok dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif pun diharapkan semakin kuat, demi mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Solok menunjukkan bahwa evaluasi bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(YM)
0 Komentar