Bukittinggi, Tanamonews.com - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammad Natsir (UMN) Yarsi Bukittinggi, Sumbar bersama Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Bukittinggi menggelar seminar nasional dalam rangka sosialisasi dan kajian ilmiah Informasi Publik dan Isu Terkini Pemilu 2024.
Kegiatan dilakukan di Aula UMN Yarsi Bukittinggi dengan melibatkan peserta dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat di Bukittinggi dan sekitarnya, Selasa.
"Peserta diantaranya dari perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bukittinggi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), narasumber berasal dari Anggota DPR RI Guspardi Gaus, DKKP RI Aidinil Zetra, Rektor UMN Afridian Wirahadi dan Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner," kata Ketua Pelaksana Seminar, Rifa Yanas di Bukittinggi, Selasa.
Menurutnya, Pemilu serentak yang segera berlangsung menjadi bahasan yang menarik untuk dibedah dan partisipasi mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik.
Wakil Rektor II UMN, Reni Chaidir menyampaikan apresiasi dan terimakasih dengan kegiatan bertema keterbukaan informasi publik dan pelatihan jurnalistik tersebut.
"Kami terbantu oleh bidang UKM Pers untuk mengasah kemampuan di bidang jurnalistik agar tumbuh menjadi karakter jurnalis yang bisa memberikan informasi dan keadaan kampus ke masyarakat luas," kata Reni.
Ia meminta mahasiswa dan peserta yang hadir dapat mengikuti pelatihan sebaik-baiknya dan berbagi ilmu dari narasumber berkompeten.
Staff Ahli Guspardi Gaus, Vioni Fauzia mengatakan sangat serius dalam amanah ketika menjabat sebagai Anggota DPR RI di Jakarta.
"Guspardi Gaus bekerja keras untuk dedikasi kerja, tidak pernah absen bicara dan menyampaikan kritik, begitu juga Pemilu, perlu informasi yang jelas dan pasti kepada masyarakat, ia juga menegaskan sosialisasi ke masyarakat," kata Vioni.
Menurutnya, sosialisasi ke masyarakat perlu dilakukan semua pihak dan peduli terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
"Guspardi juga mendesak kementerian segera mencairkan anggaran yang macet agar berjalan sempurna, dari Rp 8 Triliun baru sekitar Rp 2,5 Triliun yang dicairkan, honor penyelenggara pemilu 2024 juga sudah dinaikkan," ungkapnya.
Sementara itu, Aidinil Zetra mengatakan perlu edukasi politik kepada masyarakat dengan salah satunya menghindari politik transaksional.
"Berdasarkan penilitian yang kami lakukan, koaliasi politik sebagiannya hanya bertujuan agar mendapatkan mahar dan ikut menguasai kebijakan selama lima tahun, politik transaksional harus dihentikan, kalau ada calon yang tidak memiliki program yang jelas, tinggalkan saja, jangan mau menerima selembar uang dengan menggadaikan masa depan selama lima tahun," kata Aidinil.
Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan proses pelaksanaan pemilu dilakukan terhitung 20 bulan sebelumnya telah dimulai.
"Maka masyarakat harus memastikan proses dan pelaksanaanya berjalan baik, hari pemilihan adalah puncaknya, sadar tidak sadar suka tak suka semua pihak harus dilibatkan, jangan sampai hak dalam Pemilu itu diabaikan," katanya.
Menurutnya, proses input data dari partai politik banyak dilakukan dengan cara tidak sesuai hingga beberapa penyelenggara pemilu bahkan tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
"Ada beban berat bagi Bawaslu, persoalan tersisa di Pemilu 2019 kemaren, ada tujuh orang yang meninggal di Sumbar karena kelelahan, proses administrasi memang memakan energi yang besar, belum lagi pelanggaran lainnya," katanya.
Bawaslu menurutnya secara sumber daya yang dimiliki tidak akan mampu maksimal memberikan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
"Kami berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan, dan iru tidak bisa dilakukan sendiri, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk memberikan laporan, tuturnya. (dina)
0 Komentar