Tanamonews.com - Padang l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2023. Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar pada Selasa (21/5/2024).
Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang didampingi oleh Wakil Ketua Suwirpen Suib, Wakil Ketua Indra Dt. Rajo Lelo dan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis. Dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri oleh Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menyampaikan bahwa secara umum capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan, telah cukup baik. Irsyad mengungkapkan, "Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi target kinerja makro, target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD."
Irsyad melanjutkan, "Meskipun capaian target kinerja program dan kegiatan telah cukup baik, namun masih terdapat kelemahan terutama dalam pelaksanaan empat Program Unggulan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu Progul Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.
Irsyad mengatakan, "Sampai tahun 2023 yang merupakan tahun ke - 3 dari RPJMD, masih ada sasaran dan tujuan dari empat Progul tersebut yang belum tercapai."
Permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, pada umumnya merupakan permasalahan yang sama pada tahun 2022. Irsyad mengingatkan, "Kondisi ini diperlukan perbaikan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menuntaskan pelaksanaan rekomendasi DPRD terhadap LKPj tahun-tahun sebelumnya."
Dalam Rapat Paripurna itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan, "Berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama ini merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumatera Barat kedepannya, serta harus dijadikan motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan percepatan pembangunan Sumatera Barat. Namun disamping itu, terhadap berbagai program yang masih belum tercapai, tentunya memerlukan dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat kita realisasikan bersama."
"Rekomendasi DPRD Sumbar baik berupa saran, masukan maupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar sebagai titik tolak bagi kita bersama dalam membangun suatu kebijakan yang strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang," ujar Audy.
Wagub Audy mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, akademisi, swasta serta seluruh lapisan masyarakat, untuk dapat secara bersama-sama bersatu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Audy menambahkan, "Dengan kebulatan tekad serta memperkuat komitmen untuk mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan, kami yakin akan dapat mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih profesional, sehingga implementasi terhadap hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah benar-benar akan mampu memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat yang kita cita-citakan bersama."
Setelah ditetapkan, Rekomendasi DPRD Sumbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2023 langsung diserahkan kepada Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinady.
0 Komentar