Tanamonews.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mitigasi bencana melalui pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hal itu ditandai dengan digelarnya Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9/2025).
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa DAS Anai yang membentang di wilayah Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang seluas 682,4 km² kini menghadapi tekanan serius. Aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat disebut sebagai faktor utama kerusakan ekosistem. Akibatnya, banjir, longsor, erosi, hingga kekeringan semakin sering terjadi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumbar menyiapkan empat langkah utama, yakni rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran, penertiban pemanfaatan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor agar keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial tetap terjaga,” tegas Mahyeldi.
Selain fokus pada DAS Anai, Pemprov Sumbar juga mengukuhkan KKMD sebagai wadah koordinasi dalam konservasi dan rehabilitasi mangrove di pesisir. Gubernur menyebut, keberadaan KKMD sangat strategis sebagai forum evaluasi dan pemantauan program mangrove sesuai amanat Perpres Nomor 73 Tahun 2012. “KKMD harus jadi motor penggerak yang melibatkan semua unsur masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi ekosistem mangrove di Sumbar, yaitu praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, serta pencemaran sampah dan limbah, di samping konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir. Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat, upaya pemerintah akan sulit memberikan hasil yang maksimal.
Dalam kesempatan itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, menyampaikan dukungan penuh kepada Pemprov Sumbar. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik, diversifikasi pembiayaan inovatif, serta komitmen daerah dalam pengelolaan lingkungan. “Harapan kami, KKMD Sumbar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.
Workshop tersebut juga menghadirkan berbagai pihak, mulai dari pejabat kementerian, OPD lingkup Pemprov Sumbar, akademisi, BUMN, kepala daerah, hingga tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan sinergi yang luas dalam mewujudkan pengelolaan DAS dan mangrove yang lebih berkelanjutan.
Dengan adanya pengukuhan KKMD dan penguatan strategi pengelolaan DAS Anai, Pemprov Sumbar berharap keseimbangan ekosistem dapat terus dijaga. Pemerintah menargetkan terciptanya lingkungan yang sehat sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat Sumbar di masa depan.(adpsb)
0 Komentar