Tanamonews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama pemerintah kabupaten/kota se Sumbar membentuk Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus menjadi wadah dalam mengawal pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pembentukan forum tersebut berlangsung di sela Rapat Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan III Kabupaten/Kota se-Sumbar yang digelar selama dua hari, 26–27 Oktober 2026, di Gedung Indojolito, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk membahas kendala pembangunan, menyelaraskan langkah antardaerah, serta mendorong percepatan penyelesaian program.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengapresiasi pembentukan forum tersebut. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang efektif menjadi kunci untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam menangani persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, Insyaallah ke depan pembangunan di Sumatera Barat akan menjadi lebih selaras,” ujar Arry di Batusangkar, Senin (26/10/2026). Dalam kesepakatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar, Yozarwardi, ditetapkan sebagai Ketua Forum, sedangkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagai sekretaris.
Forum ini akan menggelar pertemuan setiap tiga bulan untuk mengawal pencapaian target pembangunan yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Sekdaprov Sumbar menyebut, salah satu agenda strategis yang menjadi fokus perhatian forum ini adalah realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun 2026, termasuk optimalisasi dukungan anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan penanganan dampak bencana. Menurutnya, untuk mengoptimalkan realisasi tersebut, diperlukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
"Tidak hanya fokus membahas pelaksanaan program. Melalui forum ini, kita juga sekaligus melakukan identifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target," jelas Arry Yuswandi. Beberapa hal yang menjadi materi utama dalam pembahasan tersebut antara lain, evaluasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III, realisasi Dana TKD Tambahan Tahun 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP), serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK).
Selain itu, masing-masing perwakilan pemerintah kabupaten/kota juga memaparkan perkembangan pembangunan di daerah masing-masing untuk mengidentifikasi kendala, mempercepat penyelesaian kegiatan, dan mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Rapat tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bayu Setiawan Yuniarto, serta Sekretaris BPKAD Provinsi Sumbar, Etris sebagai narasumber.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumbar, Ria Wijayanty berharap forum dan evaluasi berkala tersebut menjadi instrumen penguatan pengendalian pembangunan, bukan sekadar wadah koordinasi. Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan tindak lanjut atas berbagai kendala, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mampu mencapai target pembangunan serta memastikan anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (adpsb)
0 Komentar