Jakarta - "Pada pertemuan daring ini, kami mengharapkan dapat bekerja sama lebih lanjut dengan KemenBUMN dalam mendorong dan mengarusutamakan Bisnis dan HAM di Indonesia," ucap Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi pada rapat daring yang turut diikuti Sekretaris KemenBUMN, Senin (19/10).
Tanamonews | Sebagai focal point nasional Bisnis dan HAM, kata Mualimin, Direktorat Jenderal HAM telah melakukan serangkaian langkah dalam pengarusutamaan bisnisndan HAM. Sejak 2018, Mualimin menyebutkan sejumlah Workshop, training of trainers, dan diseminasi terkait bisnis dan HAM telah dijalankan bekerja sama dengan baik NGO, akademisi maupun private sectors.
"Rencananya, kami juga akan mengintegrasikan bisnis dan HAM ke dalam rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia 2020 atau penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM di Indonesia," imbuh Mualimin yang hadir didampingi Direktur Kerja Sama HAM siang ini.
Terkini, Mualimin turut paparkan, Direktorat Jenderal HAM tengah menyusun sebuah platform uji tuntas HAM bagi korporasi berbasis aplikasi bernama PRISMA. Uji tuntas HAM ini, sambung, Mualimin memang bersifat voluntary.
"Harapannya dengan adanya kerja sama lebih lanjut antara KemenkumHAM dan KemenBUMN maka kita bisa mendorong BUMN/BUMD yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan penilaian mandiri melalui PRISMA, dan bersama-sama merumuskan peta jalan Bisnis dan HAM di Indonesia," jelas Mualimin.
Sekretaris KemenBUMN, Susyanto, menyambut baik inisiatif yang tengah dikerjakan oleh Direktorat Jenderal HAM dalam melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Lebih lanjut, Susyanto mengusulkan agar konsep kerja sama perihal bisnis dan HAM bisa ditindaklanjuti dan dipertajam pada pertemuan mendatang.
0 Komentar