Tanamonews.com, Dharmasraya – Langkah taktis dan visioner terus ditunjukkan oleh Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M. Dalam upaya memagari jalannya roda pemerintahan dengan kepastian hukum dan tata kelola yang bersih, Bupati Annisa secara resmi memperpanjang kemitraan strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya.
Komitmen besar ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Jumat (30/10/2026). Momentum krusial ini ditandatangani langsung oleh Bupati Annisa Suci Ramadhani bersama Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, S.H., M.H.
Perisai Hukum untuk Kepentingan Publik
Di bawah kepemimpinan Bupati Annisa yang berlatar belakang hukum internasional, kerja sama ini bukan sekadar seremoni di atas kertas. Ini adalah langkah preventif sekaligus kuratif. Melalui sinergi ini, Kejari Dharmasraya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya demi melindungi hak-hak daerah dan kepentingan masyarakat luas.
Kehadiran jajaran top birokrasi Dharmasraya—mulai dari Sekretaris Daerah Medison, S.Sos., M.Si., para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, hingga para Camat—menegaskan satu hal: seluruh elemen pemerintahan di bawah komando Bupati Annisa solid untuk bergerak dalam koridor hukum yang presisi.
Kolaborasi, Edukasi, dan Mitigasi Risiko
Bupati Annisa memproyeksikan kolaborasi ini sebagai ruang edukasi bagi aparatur daerah. Senada dengan visi tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Henly Yosrika Melda, S.H., menyampaikan bahwa kemitraan ini berfungsi sebagai wadah koordinasi yang dinamis. Tujuannya jelas: memitigasi segala risiko hukum perdata dan TUN yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
Dengan diperpanjangnya kerja sama ini, institusi eksekutif dan yudikatif di Dharmasraya sepakat untuk berjalan beriringan. Langkah progresif Bupati Annisa ini menjadi jaminan bahwa setiap kebijakan public yang dilahirkan Pemkab Dharmasraya tidak hanya responsif terhadap kebutuhan rakyat, tetapi juga berdiri kokoh di atas fondasi hukum yang akuntabel.
Penulis : Dimetri Robby
0 Komentar